HK: Tol Trans Sumatra Belum Perlu MLFF

AKURAT.CO Sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) berencana mengimplementasikan sistem transaksi tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di beberapa ruas tol yang mereka kelola. Salah satu perusahaan yang terlibat adalah PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

Direktur Utama HK, Budi Harto, menjelaskan bahwa saat ini penerapan MLFF di Hutama Karya masih dalam tahap kajian. Ia menekankan bahwa implementasi sistem ini di jalan tol memerlukan beberapa penyesuaian.

"Ya saya kira perlu modifikasi dikit-dikit lah (untuk implementasinya). Sedikit aja modifikasi," ujar Budi Harto setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan, pada Selasa (2/7/2024).

MLFF adalah sistem pembayaran tol berbasis teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memungkinkan transaksi dilakukan melalui aplikasi khusus di smartphone. GPS akan menentukan lokasi kendaraan yang kemudian diproses oleh sistem pusat, dan tarif tol akan dihitung saat kendaraan keluar dari tol.

Menurutnya, sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di jalan tol terbuka, seperti yang ada di Pulau Jawa. "Kalau itu lebih cocok untuk terbuka kayak di Jawa. Kalau tertutup kayak di Sumatra itu belum perlu sih. Karena kan traffic-nya masih kecil. Kalau di Jawa ini sudah, kalau pakai sentuh kan antrenya panjang," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penerapan MLFF akan lebih diperlukan di ruas tol dengan lalu lintas yang tinggi, dengan volume kendaraan mencapai 25 ribu per hari.

Lebih lanjut, Budi menyebutkan bahwa uji coba perdana MLFF akan dilakukan di Tol Bali Mandara. Implementasi sistem ini juga akan dilaksanakan di sejumlah ruas tol lainnya, termasuk Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi S dan akses Tanjung Priok.

"Di Jawa ini kan punya JORR-S sama akses Tanjung Priok. Sama yang lain," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan beberapa BUJT yang akan menerapkan sistem MLFF. Selain PT Hutama Karya (Persero), perusahaan lain yang akan terlibat adalah PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).

Selain itu, ia menyatakan bahwa PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) tidak akan menjadi satu-satunya pengelola jalan dengan sistem MLFF. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan MLFF aman dan diawasi oleh pemerintah.

Di lain sisi, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Triono Junoasmono (Yongki), menambahkan, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat implementasi sistem MLFF yang diadopsi dari Hungaria.

Yongki menjelaskan bahwa rencana penerapan MLFF masih dalam tahap evaluasi internal antara Roatex Indonesia dan Kementerian PUPR. Uji coba akan dilanjutkan tahun ini di Tol Bali Mandara, meskipun belum ada kepastian kapan komersialisasi MLFF akan dimulai.

"Kita belum tentukan (komersialisasinya), tapi harapan kita, kita bisa mulai lagi (uji cobanya) di tahun ini, masih di Bali Mandara," kata Yongki di Bali International Convention Centre (BICC) pada Minggu (26/5/2024).