DPR Desak Bulog Serius Pastikan Ketersediaan Stok Pangan

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menegaskan bahwa Bulog harus serius dalam memastikan ketersediaan stok pangan yang baik. Hal ini berkaitan dengan adanya data yang perlu disinkronisasi karena berperan penting terhadap kebijakan pangan masyarakat Indonesia.

“Kita (Komisi VI) datang untuk memastikan adanya sinkronisasi data terkait ketersediaan stok pangan. Kementerian Pertanian selalu mengatakan data stok pangan kita melimpah, namun kenyataan di lapangan tidak," jelasnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) di Sragen, Jawa Tengah.

"Jika data dan di lapangan melimpah dan (kenapa) kita harus mengimpor. Itu sangat merugikan petani setempat, otomatis harga akan turun drastis. Jadi, hal ini penting sebagai bentuk verifikasi kita datang ke sini,” lanjutnya, seperti dikutip dalam laman resmi dpr.go.id, Minggu (20/11/2022).

Terlepas dari itu, Sarmuji melihat adanya manfaat praktis dari terobosan Rice Milling Unit (RMU) kepada petani sekitar. Langkah ini, tegasnya, perlu diapresiasi karena Bulog telah memberikan terobosan RMU yang terintegrasi. Sekaligus RMU ini, lanjutnya, bisa menjadi role model bisnis pertanian di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

“Saya senang hari ini bisa melihat langsung Rice Milling Unit yang sudah terintegrasi. Ada mesin pengeringnya, ada gudangnya, serta ada penggilingannya. Artinya, Bulog di Kabupaten Sragen ini sudah benar-benar proper (ideal). Saya harap Bulog terus upayakan kondisi ketersediaan pangan tetap stabil dan terpenuhi, agar rakyat tidak kekurangan kebutuhan pangan,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa Bulog juga harus melakukan pembelian yang cukup pada saat panen. Hal ini bertujuan supaya stok beras terjaga di gudang-gudang Bulog, serta harga yang lebih terjaga, khususnya di kalangan petani.

“Kita harus siap pada saat harga beras naik. Bulog harus melakukan stabilisasi dengan mengeluarkan cadangan berasnya. Tetapi, hal ini juga harus didukung beberapa kebijakan mitra kami lainnya, termasuk Kementerian Pertanian,” tutupnya.[]