Geger MinyaKita, DPR Minta Audit Hulu Hilir Minyak Goreng
Camelia Rosa | 15 Maret 2025, 18:06 WIB
AKURAT.CO DPR RI meminta audit menyeluruh dari hulu ke hilir usai terkuat kasus MinyaKita guna memastikan tidak ada merek minyak goreng lain yang melakukan pelanggaran serupa.
Ketua Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini kecurangan MinyaKita memiliki rantai panjang dan melibatkan banyak pihak.
"Karena itu, audit total sangat diperlukan. Pastikan juga apakah ada merek minyak goreng lain yang isinya tidak sesuai dengan takaran yang ditetapkan," tukasnya dikutip Sabtu (15/3/2025).
Polri, lanjutnya, harus mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran minyak goreng subsidi, MinyaKita.
"Kami meminta pihak berwajib untuk mengusut tuntas kecurangan yang dilakukan produsen. Telusuri dengan saksama jaringan-jaringan yang terlibat dalam kasus ini, karena masyarakat sangat dirugikan," jelas Abdullah.
Ia juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap produsen yang terbukti melakukan kecurangan.
"Jangan sampai rakyat terus-menerus dirugikan. Belakangan ini banyak praktik kecurangan yang terungkap, termasuk yang melibatkan penyelenggara negara," tegasnya.
Abdullah menekankan bahwa tindakan tegas sangat diperlukan agar memberikan efek jera bagi para pelaku.
Ia pun mengapresiasi langkah Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri yang telah menyegel PT Artha Eka Global Asia, produsen MinyaKita di Karawang, Jawa Barat, yang terbukti melakukan kecurangan dalam takaran.
Harus ada sanksi berat bagi pelanggar, baik berupa pencabutan izin usaha bagi produsen yang tidak mematuhi ketentuan maupun sanksi pidana atas kecurangan yang dilakukan," terangnya.
Abdullah menambahkan, Komisi III DPR RI juga akan menindaklanjuti arahan pimpinan DPR yang meminta agar segera berkoordinasi dengan Polri terkait temuan pelanggaran dalam produksi dan distribusi MinyaKita.
Komisi III DPR akan berkoordinasi dengan Bareskrim guna mengusut dugaan pemalsuan MinyaKita serta pengurangan takaran yang dilakukan oleh oknum produsen.
Lebih lanjut, Abdullah meminta agar Satgas Pangan meningkatkan pengawasan guna mencegah praktik kecurangan di pasar.
"Jangan sampai setelah ada temuan masyarakat baru dilakukan sidak besar-besaran. Antisipasi lebih baik dibandingkan sekadar mengatasi. Dengan begitu, masyarakat tidak akan menjadi korban," tegasnya.
Abdullah juga meminta pemerintah harus memprioritaskan perlindungan hak-hak konsumen dan memastikan seluruh produk pangan bebas dari praktik kecurangan.
Hak-hak konsumen, lanjut Abdullah harus dilindungi dengan baik, termasuk dengan mendorong penerapan hukum perlindungan konsumen yang lebih efektif.
Masyarakat harus bisa mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi jika dirugikan akibat praktik curang.
"Kami juga meminta kementerian terkait untuk mengevaluasi distribusi minyak goreng rakyat ini," tegasnya.
Bagikan:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November