Heboh Warga Antre LPG 3 Kg, Bahlil Sempat 2 Kali Ditelepon Presiden

Sebagaimana diketahui, pemerintah melarang pengecer untuk menjual elpiji 3 kg subsidi mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini pun menuai kontra dari berbagai pihak. 

 

Merespon hal tersebut, Bahlil pun memutuskan untuk mengganti status warung atau pengecer menjadi sub pangkalan. Hal ini dilakukan agar para pengecer tersebut tetap bisa menjual gas melon kepada masyarakat. 

 

Sebab menurutnya, pengecer merupakan garda terdepan yang menghubungkan pangakalan resmi PTO Pertamina (Persero) dengan masyarakat. 

 

"Nah sekarang kita ubah aturannya. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru di telepon tadi malam dan tadi pagi," jelasnya saat melakukan sidak pada pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Kevin Alesandro, Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

 

 

Diungkapkan Bahlil, Kepala Negara tersebut mengarahkan beberapa hal. Pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran serta dengan harga yang terjangkau. 

 

"Harganya harus terjangkau, atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier (pengecer) yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub-pangkalan. 

Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol," tutur Bahlil. 

 

Bahlil berharap, dengan kebijakan ini maka niat-niat oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari para subdi ini tidak terjadi lagi. 

 

Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun," terangnya. 

 

"Bahkan kami akan proaktif untuk mendaftar mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM," imbuhnya.

 

Bahlil menyebutkan, kriteria warung atau pengecer yang diangkat statusnya menjadi sub pangkalan adalah mereka yg memang sudah beroperasi.

 

"Sambil kita lihat ke depan, andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh," tukas Bahlil.