Kasus Gibran Jadi Tamparan bagi Konstitusi, PDIP: Tak Boleh Ada Intervensi untuk Kepentingan Tertentu

AKURAT.CO Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap praktik bernegara. Konstitusi tidak boleh dimanipulasi melalui intervensi kekuasaan untuk kepentingan tertentu.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran agar penyelenggaraan negara kembali berpegang pada konstitusi, supremasi hukum, serta etika dan moral kekuasaan.

"Setelah mundurnya Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming, PDI Perjuangan berpendapat bahwa ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," kata Hasto di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

Baca Juga: Puan dan Pramono Masuk Bursa Wapres, Hasto: Keputusan di Tangan Megawati

Hasto menilai, pemimpin negara semestinya memberikan keteladanan melalui semangat pengabdian dan kekuasaan yang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, penyalahgunaan kepercayaan publik untuk kepentingan sempit justru berpotensi menciptakan kerapuhan dalam kehidupan bernegara.

"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," ujarnya.

Dia juga menyinggung rapuhnya bangunan politik yang hanya bertumpu pada pragmatisme dan ambisi kekuasaan, tanpa dilandasi ideologi dan komitmen perjuangan. Menurutnya, bangunan politik semacam itu mudah terguncang ketika menghadapi tekanan.

Hasto kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan PDIP, yang menurutnya dibangun melalui kesatuan ideologi, kepemimpinan strategis, kultur partai, dan gerakan bersama rakyat. PDIP memiliki kebijakan yang jelas terhadap kader yang tidak lagi sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan PDIP.

Baca Juga: Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan, Verifikasi Calon Jangan Sisakan Polemik

"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.

Dia juga mengingatkan bahwa PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin serta ideologi partai.

"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkasnya.