Puan dan Pramono Masuk Bursa Wapres, Hasto: Keputusan di Tangan Megawati

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons munculnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jakarta Pramono Anung, dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Dia menegaskan, keputusan strategis partai, termasuk menentukan sikap terkait pengisian jabatan Wakil Presiden, merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," kata Hasto di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

Baca Juga: Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan, Verifikasi Calon Jangan Sisakan Polemik

Dia tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai asal calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.

Menurut Hasto, dua nama yang nantinya diajukan Presiden diharapkan merupakan sosok terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat.

Dia menyinggung persoalan ekonomi, sulitnya masyarakat mencari pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai tantangan yang harus menjadi perhatian Wakil Presiden berikutnya.

"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Baca Juga: IPR: Isu Pergantian Wapres Jangan Sampai Alihkan Perhatian Kasus Penyadapan Ilegal

Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Megawati.

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).