PKB Ingin Muhaimin Iskandar Jadi Pengganti Gibran

AKURAT.CO Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan ketua umumnya yaitu Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, mengisi kekosongan kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Fraksi PKB DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai sosok Cak Imin paling tepat untuk mengisi jabatan tersebut.

"Kalau ditanya, PKB ya tentu kami inginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya kan. Tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses, kemudian tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada bapak presiden selama maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden. Ya kita tunggu saja," jelasnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Kendati menginginkan Muhaimin Iskandar menjadi Wapres RI, Lalu Hadrian menekankan sampai saat ini belum ada pembicaraan di internal PKB mengenai nama-nama calon yang akan diusulkan.

"Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB inginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik," katanya.

Baca Juga: Beredar Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Ketua DPD: Usulan Prabowo Wajib Didukung

Wakil Ketua Komisi X DPR itu juga menekankan bahwa dirinya serta para kader lain mengikuti keputusan ketua umum terkait langkah politik partai dalam menyikapi dinamika penggantian wakil presiden.

"PKB prinsipnya sami'na wa thana terhadap ketua umum. Jadi, ketua umum memutuskan apa, ketua umum memutuskan siapa, kami sebagai prajurit tentu akan mengamankan," ujar Lalu Hadrian.

Saat ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi dengan PKB terkait calon pengganti Gibran, Lalu Hadrian menduga bahwa komunikasi politik tersebut telah berlangsung. Namun, ia enggan berbicara pasti terkait hal tersebut.

"Ya tentu sedang ya, saya menduga ini. Walaupun dinamika dan situasinya masih seperti ini, saya menduga sudah ada komunikasi-komunikasilah," ujarnya.

Di tengah dinamika politik, Lalu Hadrian mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga stabilitas nasional dan tidak mengganggu jalannya program-program pemerintah.