Poltracking: Evaluasi Program Prioritas Bisa Kerek Kembali Kepuasan Publik Prabowo-Gibran

AKURAT.CO Poltracking Indonesia menilai evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah menjadi salah satu kunci utama untuk menaikkan kembali tingkat kepuasan publik pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Prabowo Yakin Mampu Bebaskan Rakyat Indonesia dari Kemiskinan: Saya Sudah Hitung

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di angka 63,2 persen.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran masih di angka 63,2 persen, ini menjadi modal sosial yang sangat berharga di tengah penurunan kepuasan publik," ujar Hanta dalam rilis survei nasional Poltracking Indonesia, Senin (31/8/2026).

Survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen.

Hanta mengatakan tren kepuasan publik Agustus 2026 cenderung menurun dibandingkan periode survei bulan Juli 2026.

Baca Juga: Temui Pengungsi Gempa Sikka, Wapres Gibran: Masyarakat NTT Tidak Sendirian

Hanta menekankan penilaian negatif publik terhadap dua program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menuntut evaluasi menyeluruh yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kembali kepuasan publik," jelas Hanta.

Hanta menyarankan MBG perlu diaudit secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Ia menjelaskan program yang pernah menjadi komoditas politik utama yang mengantarkan Prabowo ke panggung kekuasaan itu perlu diarahkan menjadi program khusus yang diprioritaskan secara ketat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, Hanta menyebut opsi mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data terpadu menjadi lebih rasional karena masih banyak persoalan dalam implementasi dan realisasi program MBG sejauh ini.

Penyederhanaan MBG dalam bentuk BLT dapat menjadi bantalan sosial yang relatif lebih aman dengan pengawasan terhadap realisasi pemenuhan gizi siswa.

Kritik dan masukan yang sejauh ini disampaikan publik perlu secara bijak dijadikan kompas utama dalam memperbaiki kinerja program prioritas tersebut.

Hanta menegaskan evaluasi menyeluruh ini menjadi langkah krusial mengingat program MBG menggunakan pembiayaan APBN yang sangat besar.

Meski kepuasan publik menurun, Hanta optimistis dengan modal kepercayaan publik yang masih tinggi di angka 63,2 persen, pemerintah masih memiliki ruang untuk membuktikan komitmen perbaikannya.

Evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas dinilai menjadi salah satu solusi strategis yang bisa dilakukan pemerintah saat ini.

"Tren penurunan approval rating atau kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjadi saat ini, merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang perlu secara serius ditindaklanjuti dengan agenda perbaikan kinerja pemerintah," pungkas Hanta.