Wacana Angket dan Pemakzulan Wapres Masih Dibahas Informal

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan, wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) masih sebatas pembahasan informal di antara anggota DPR lintas fraksi.

Menurut Dasco, pembahasan tersebut belum masuk agenda resmi DPR. Pihaknya juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka akan minta pembahasan secara resmi. Serta sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, pembukaan masa sidang menjadi tahapan awal sebelum DPR dapat menjalankan proses kelembagaan untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang.

“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” jelasnya.

Dasco mengungkapkan, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi telah menyampaikan keinginan untuk membahas persoalan wakil presiden melalui mekanisme resmi di parlemen.

Baca Juga: MA Batalkan Suket Gibran, PKB Ingatkan Tak Ada Pejabat di Atas Hukum

“Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” tuturnya.

Meski demikian, DPR belum dapat mengambil sikap karena belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi.

Dasco memastikan dinamika tersebut akan menjadi perhatian DPR setelah masa sidang dimulai. Namun, ia belum dapat menyampaikan langkah atau keputusan yang akan diambil parlemen.

“Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tegasnya.