Habiburokhman Minta Polisi Usut Dugaan Penyadapan hingga Motif Politik

AKURAT.CO Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong kepolisian mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap sekitar 6.000 orang, termasuk kepala negara dan sejumlah tokoh politik.

Ia meminta penyidik tidak hanya menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar maupun kejahatan yang berkaitan dengan keamanan negara.

Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menggelar rapat kerja khusus membahas kasus tersebut. Rapat itu direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis pekan ini.

“Kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait apa namanya? Kejahatan serius penyadapan Kepala Negara, ya. Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis, ya, kemungkinan besar di antara dua hari itu akan ada raker,” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (9/11/2026).

Menurut dia, penyelidikan harus mengungkap motif penyadapan serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan politik dari aktivitas tersebut.

Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara memiliki konsekuensi serius karena berpotensi mengancam keselamatan negara.

“Termasuk Presiden, kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam,” ujarnya.

Baca Juga: DPR Panggil Kapolri Pekan Ini, Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal Bakal Diusut

Habiburokhman juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak di luar institusi kepolisian, termasuk kelompok atau tokoh politik yang diduga mendapat keuntungan dari penyadapan ilegal tersebut.

“Pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin berspekulasi atau menuduh pihak tertentu sebelum penyelidikan dilakukan.

“Kita enggak mau bicara orangnya, enggak kita enggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana,” tegasnya.