Korporasi Kasus Suap Proyek Perlintasan KA Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp2,4 Miliar

AKURAT.CO Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut PT KA Properti Manajemen (KAPM) membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti sebesar Rp2,41 miliar dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan perlintasan sebidang kereta api wilayah Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11/2026).

Jaksa menilai, PT KAPM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

“Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa saat membacakan surat tuntutan.

Selain denda Rp200 juta, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.410.092.416.

Jumlah tersebut dikurangi uang yang telah disita KPK sebesar Rp1.560.434.401 sebagaimana tercantum dalam barang bukti nomor 203.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416 dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401 sebagaimana barang bukti nomor 203,” ujar jaksa.

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan sanksi tambahan apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran.

Apabila denda Rp200 juta tidak dibayarkan, jaksa meminta izin usaha jasa konstruksi perusahaan dicabut selama satu tahun.

Sementara itu, jika uang pengganti tidak dilunasi, seluruh kegiatan perusahaan diminta ditutup selama satu tahun.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan tuntutan. PT KAPM dinilai tidak mendukung upaya pemerintah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Perusahaan juga dinilai aktif melakukan tindak pidana korupsi demi memperoleh keuntungan tidak wajar.

Adapun hal yang meringankan, jaksa mempertimbangkan PT KAPM belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan bersikap kooperatif selama persidangan.

Jaksa meyakini perbuatan korporasi tersebut memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Didakwa Suap untuk Memenangkan Proyek Perlintasan KA

Dalam perkara ini, PT KAPM sebelumnya didakwa memberikan uang sekitar Rp1,3 miliar kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pemberian uang tersebut diduga bertujuan agar perusahaan memperoleh paket pekerjaan pembangunan perlintasan sebidang wilayah Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022.

Jaksa KPK Greafik Loserte menguraikan, pemberian uang dilakukan melalui Direktur Utama PT KAPM saat itu, Yoseph Ibrahim, bersama Vice President PT KAPM, Parjono.

“Bahwa perbuatan terdakwa melalui Yoseph Ibrahim bersama-sama Parjono memberikan sejumlah uang yang berjumlah Rp1.125.000.000 kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah serta sejumlah Rp240.000.000 kepada Hamdan, Edi Purnomo dan Budi Prasetiyo dimaksudkan agar terdakwa mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatera Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub,” kata Greafik saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca Juga: Wacana Angket dan Pemakzulan Wapres Masih Dibahas Informal