Momentum Konsolidasi Kekuatan, Partai Gema Bangsa Usung Isoarkisme, Egalokrasi dan Desentralisasi Politik di Pemilu 2029

AKURAT.CO Partai Gema Bangsa menilai Pemilu 2029 berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan lama.

Koalisi partai-partai besar kemungkinan tetap mendominasi arena, mempertahankan struktur kekuasaan yang telah terbangun selama sekian dekade paska-reformasi.

Namun di tengah kecenderungan itu, selalu ada ruang bagi cerita baru. Kelahiran Partai Gema Bangsa bukan sekadar partai baru, melainkan paradigma baru tentang bagaimana partai bekerja dan bagaimana kekuasaan didistribusikan.

"Di sinilah gagasan Isoarkisme, Egalokrasi dan Desentralisasi Politik Gema Bangsa menawarkan kemungkinan transformasi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Isoarkisme, kata Joko, adalah fondasi normatifnya. Berpijak pada satu prinsip utama yaitu kesetaraan otoritas.

Tidak ada kekuasaan yang bersifat permanen, tidak ada jabatan yang sakral dan tidak ada kepemimpinan yang tak tergantikan. Kekuasaan dipahami sebagai fungsi, bukan hak milik.

Dipaparkan Joko, dalam konteks politik Indonesia yang kerap ditandai oleh personalisasi partai dan ownership figur, Isoarkisme menghadirkan kritik mendasar terhadap feodalisme modern dalam tubuh demokrasi elektoral. Namun prinsip saja tidak cukup. Karena itu, Egalokrasi hadir sebagai strategi operasional.

Jika Isoarkisme adalah kerangka teoritis maka Egalokrasi adalah mesin penggeraknya. Isoarkisme menekankan distribusi peran kolektif, kepemimpinan rotatif dan mekanisme pengambilan keputusan yang membatasi dominasi individu.

"Dalam sistem pemilu langsung yang masih sangat bergantung pada figur, Egalokrasi bukan berarti menolak kepemimpinan melainkan menginstitusionalisasikan batasannya," jelasnya.

Di antara keduanya, desentralisasi politik menjadi fase transisional. Desentralisasi bukan hanya devolusi administratif antara pusat dan daerah, melainkan redistribusi otoritas di dalam tubuh partai itu sendiri.

"Artinya, kekuasaan tidak lagi menumpuk pada ketua umum atau lingkar elite tertentu, melainkan dibagi dalam organ-organ kolektif dengan mandat yang terpisah dan terukur," ujar Joko.

Dalam praktiknya, model ini dapat memecah pola lama yang menjadikan partai sebagai kendaraan personal. Desentralisasi memungkinkan kader di berbagai daerah memiliki ruang artikulasi yang nyata, bukan sekadar perpanjangan tangan pusat. Legitimasi partai tidak lagi bersumber dari satu figur dominan, melainkan dari sistem internal yang transparan dan konstitusional.

Ia menerangkan, Isoarkisme tidak menghapus struktur melainkan mendisiplinkannya. Egalokrasi tidak meniadakan kepemimpinan melainkan membatasi dan mendistribusikannya. Desentralisasi tidak memecah organisasi tetapi memperluas partisipasi dalam kerangka konstitusi internal yang tegas.

Pemilu 2029, menurut Joko, dalam perspektif ini bukan sekadar kompetisi elektoral. Ia bisa menjadi laboratorium bagi model partai yang mencoba keluar dari lingkaran kartelisasi dan feodalisasi.

Jika partai-partai lama cenderung bersatu mempertahankan dominasi maka partai berbasis Isoarkisme dapat tampil sebagai kekuatan penentu. Bukan melalui populisme destruktif tetapi melalui rekonstruksi tata kelola internal. Yang dipertaruhkan bukan hanya kursi legislatif atau posisi eksekutif melainkan kredibilitas demokrasi itu sendiri.

Diingatkan Joko, publik semakin rasional dan semakin sensitif terhadap inkonsistensi. Di tengah kejenuhan terhadap politik figur dan koalisi pragmatis, tawaran sistem yang lebih setara dan terdesentralisasi dapat menjadi diferensiasi yang signifikan.

Jika berhasil membangun basis elektoral yang solid, model ini dapat memaksa konfigurasi politik nasional untuk bernegosiasi dengan paradigma baru. Sebab, dalam sistem multipartai, kekuatan 5-6 persen yang terorganisir dan disiplin sering kali lebih menentukan daripada mayoritas yang cair.

Dengan demikian, Isoarkisme, Egalokrasi dan Desentralisasi Politik bukan sekadar terminologi baru. Ia berpotensi menjadi babak baru dalam evolusi demokrasi Indonesia.

"Dari demokrasi prosedural yang terjebak dalam personalisasi menuju demokrasi organisasi yang menempatkan sistem di atas figur," yakinnya.

Ditegaskan Joko, demokrasi yang matang tidak lahir dari pengulangan pola lama, melainkan dari keberanian merumuskan ulang etika dan distribusi gagasan baru.

"Pemilu 2029 adalah panggung bagi generasi digital yang bukan eksperimen lagi dalam menentukan arah politik, menawarkan paradigma baru dengan mengubur paradigma lama. Dan hadirnya Partai Gema Bangsa adalah awal dari cerita baru politik Indonesia," pungkasnya.