Akurat

PDIP Respons Wacana Koalisi Permanen: Koalisi Kami dengan Rakyat

Putri Dinda Permata Sari | 15 Februari 2026, 16:11 WIB
PDIP Respons Wacana Koalisi Permanen: Koalisi Kami dengan Rakyat

AKURAT.CO DPP PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi wacana koalisi permanen yang disebut tengah dibahas Fraksi Partai Golkar bersama Partai Gerindra. Bagi PDIP, koalisi yang bersifat permanen adalah dengan rakyat.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem politik pascareformasi.

“Kalau bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Sistem politik kita pasca jatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Itu yang kami pegang,” kata Hasto kepada wartawan usai acara Soekarno Run di kawasan GBK Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Menurut Hasto, orientasi politik PDIP tidak bertumpu pada konfigurasi kekuatan elite semata, melainkan pada kepentingan rakyat luas.

Meski demikian, ia mengakui dinamika politik nasional bersifat cair dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan kerja sama antarpartai.

“Dinamika politik itu sangat dinamis. Perubahan konfigurasi peta politik nasional memungkinkan adanya kerja sama antarpartai,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa apabila ada partai yang menggagas koalisi permanen, hal tersebut merupakan bagian dari kedaulatan masing-masing partai.

Baca Juga: Soekarno Run 2026 Pecah! 10.000 Pelari Ramaikan HUT PDIP di Senayan

“Kalau ada partai menggagas kerja sama permanen, bagi PDI Perjuangan kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengungkapkan komunikasi lintas partai terkait wacana koalisi permanen terus berjalan.

Salah satu partai yang telah diajak berdiskusi adalah Partai Gerindra.

“Kalau bicara antarfraksi mungkin secara obrolan sudah. Kepada Gerindra sudah pasti kita pernah bicarakan tentang pentingnya koalisi permanen,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, koalisi permanen diperlukan untuk menjaga stabilitas politik hingga 2029 dan seterusnya.

Ia menilai perjalanan pemerintahan ke depan tidak selalu berjalan mulus dan akan menghadapi berbagai kebijakan dilematis.

“Kadang-kadang antara yang viral dan yang penting itu menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Dalam posisi seperti itu perlu koalisi yang kuat,” ujarnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.