Hasto Ingatkan Survei Politik Jangan Jadi Alat Pembenaran Kekuasaan

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengingatkan agar survei nasional, terutama dalam dinamika politik, tidak dijadikan alat pembenaran kekuasaan. Melainkan tetap ditempatkan sebagai instrumen untuk mengukur persepsi publik secara objektif.

"Survei ini kan alat untuk mengukur persepsi rakyat. Tetapi apakah sistem politik kita itu memang menjadi representasi bagi hadirnya suara-suara kebenaran? Maka survei baru bisa dijadikan alat apabila pers-nya itu bebas, menjadi kekuatan check and balances," kata Hasto, usai acara Soekarno Run, di kawasan GBK Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Dia menegaskan bahwa sistem demokrasi mensyaratkan adanya kekuatan penyeimbang, baik melalui parlemen maupun pembagian kekuasaan antar-lembaga negara.

Baca Juga: Hasto Tanggapi Survei Ganjar di Pilpres 2029: Jangan Terjebak Euforia, Fokus Kerja untuk Rakyat

"Kemudian ada kekuatan efektif penyeimbang yang ada di parlemen. Karena power tends to corrupt, maka ada pembagian kekuasaan. Ada etika-etika tidak boleh intervensi antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Partai politik melakukan pendidikan politik," katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa di sejumlah negara, survei kerap digunakan untuk membangun hegemoni kekuasaan. Merujuk pada teori Jacques Rancière yang menyinggung bagaimana legitimasi politik bisa dibentuk melalui angka-angka survei.

"Sehingga di banyak negara, survei itu dijadikan sebagai alat dogmatisme kekuasaan. Itu kalau mengacu dalam teori Jacques Rancière, di mana hegemoni kekuasaan itu sering dibangun dengan menggunakan pembenaran itu dari survei. Sehingga survei yang bersifat kuantitatif, itu harus dipadukan juga dengan kualitatif," jelasnya.

Menurutnya, pendekatan kuantitatif semata tidak cukup untuk menangkap realitas sosial secara utuh. Dia mencontohkan pengukuran kemiskinan yang seharusnya tidak hanya bertumpu pada angka statistik.

Baca Juga: Pejabat OJK dan BEI Mundur di Tengah Gejolak Pasar, Hasto: Ini Teladan Kepemimpinan

"Misalnya untuk mengukur kemiskinan. Itu bukan hanya diukur dari angka-angka statistik, tapi untuk melihat kemiskinan faktual. Bagaimana seseorang mendapatkan akses pendidikan? Apakah ada kehidupan yang layak secara kemanusiaan? Apakah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara? Itu aspek-aspek kualitatif yang harus dilihat," paparnya.

Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak menjadikan survei sebagai alat membangun efek ikut-ikutan atau bandwagon effect dalam politik.

"Itu prinsip-prinsip yang dipegang oleh PDI Perjuangan. Jadi kami tidak pernah menggunakan survei itu sebagai alat untuk membangun bandwagon effect, efek ikut pemenang. Tapi survei itu sebagai suatu instrumen di dalam mengukur setiap persepsi dari rakyat," tutup Hasto.