PDIP Pilih Jalur Konstitusional Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) akan melawan wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dengan menempuh jalur politik konstitusional dan konsolidasi gagasan, bukan melalui konfrontasi.

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi dorongan sejumlah partai politik yang mengusulkan mekanisme Pilkada dilakukan melalui DPRD.

Menurut Hasto, dalam politik, ukuran utama bukan sekadar wacana, melainkan keputusan politik yang diambil secara bertanggung jawab dan berpihak pada kedaulatan rakyat.

“Dalam politik itu yang diukur adalah keputusan-keputusan politik. Maka tahapan kami adalah Rakernas ini telah didahului dengan beberapa kali focus group discussion,” ujar Hasto usai menghadiri acara HUT ke-53 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Ia menjelaskan, PDIP telah lebih dahulu menggelar sejumlah diskusi mendalam dengan melibatkan kalangan masyarakat sipil serta para pakar untuk merumuskan sikap partai terhadap sistem politik nasional, termasuk mekanisme Pilkada.

“Kami telah mengundang dari kalangan civil society dan pakar untuk penyempurnaan sistem politik di Indonesia. Di dalam Rakernas nanti akan terlihat rekomendasi terkait sikap partai terhadap Pilkada,” katanya.

Baca Juga: PDIP Tanggapi Klaim PSI soal Jawa Tengah: Rakyat yang Menentukan

Hasto menegaskan, posisi PDIP berpijak pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.

Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung merupakan fondasi demokrasi yang tidak boleh dikesampingkan.

“Prinsipnya, kedaulatan rakyat itu harus dihormati oleh seluruh anak bangsa melalui hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa sikap PDIP menolak Pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari agenda reformasi politik yang lebih luas.

Rakernas PDIP juga akan membahas penguatan kelembagaan partai politik, akuntabilitas, transparansi, serta demokratisasi internal partai.

“Pembahasan undang-undang tidak hanya terkait Pilkada, tetapi juga penguatan kelembagaan partai politik, tanggung jawab partai politik, akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi internal partai,” jelasnya.

Selain itu, PDIP turut menaruh perhatian pada perbaikan sistem pemilu secara menyeluruh, termasuk integritas penyelenggara pemilu dan netralitas aparatur negara, agar pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil.

Hasto menegaskan, sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi PDIP dalam menjaga semangat reformasi.

“PDI Perjuangan tidak pernah mengingkari semangat reformasi. Reformasi lahir dari kristalisasi perjuangan yang luar biasa dan pengorbanan para mahasiswa agar rakyat benar-benar berdaulat,” pungkasnya.