Gerindra Buka Suara soal Demokrat yang Kini Dukung Pilkada DPRD

Herry Supriyatna | 9 Januari 2026, 08:14 WIB

AKURAT.CO Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menghormati sikap baru Partai Demokrat yang kini menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Prasetyo menilai, perubahan sikap tersebut merupakan keputusan internal masing-masing partai politik yang telah melalui proses kajian dan pertimbangan matang.

“Setiap partai tentu memiliki pandangan sendiri. Saya yakin keputusan itu tidak diambil tanpa perhitungan dan kajian yang serius,” ujarnya usai menghadiri acara penyerahan bonus atlet SEA Games di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Dia menegaskan, Gerindra tidak melakukan pendekatan khusus maupun komunikasi politik untuk mendorong Demokrat mengubah pendiriannya.

Menurut dia, sikap tersebut sepenuhnya merupakan keputusan internal Demokrat.

Sebelumnya, Partai Demokrat diketahui secara terbuka menolak usulan pilkada melalui DPRD.

Penolakan itu merujuk pada sikap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang semasa menjabat Presiden RI ke-6 juga tidak menyetujui mekanisme tersebut.

“Itu pilihan dan sikap masing-masing partai,” kata dia.

Prasetyo yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang bagi aspirasi masyarakat apabila wacana tersebut masuk dalam pembahasan resmi.

Ia menyebut, perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam demokrasi.

Berdasarkan salah satu hasil survei, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan menolak pilkada dilaksanakan melalui DPRD.

Meski demikian, ia menilai keberagaman sikap publik—baik yang mendukung maupun menolak—perlu dihormati.

“Dalam setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra. Itu sesuatu yang normal dan tidak menjadi persoalan,” ujarnya.

Dalam pernyataan sebelumnya, dia mengungkapkan bahwa tingginya biaya politik menjadi salah satu alasan munculnya wacana pilkada melalui DPRD.

Beban finansial tersebut dinilai memberatkan calon kepala daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Selain itu, anggaran negara untuk penyelenggaraan pilkada secara langsung juga dinilai cukup besar.

Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, lanjut Pras, telah lama mendiskusikan gagasan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Dalam kajian internal Gerindra, kami memang termasuk pihak yang berpendapat agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD,” kata Prasetyo.