Idrus Marham Usul Muktamar Segera Digelar untuk Redam Kisruh PBNU

AKURAT.CO Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham, ikut memberikan usulan terkait dengan kisruh yang berlangsung dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Dia menilai, gejolak yang terjadi di tubuh PBNU tidak boleh dibiarkan begitu saja dan menjadi arena perebutan kekuasaan oleh segelintir elite. Oleh karena itu, dia memberi usul jalan tengah sebagai langkah penyelesaian yang konstitusional. 

Dia mendorong agar konflik tersebut bisa diselesaikan melalui Muktamar PBNU, dengan mengembalikan penjadwalan yang semula bergeser saat pandemi.

Baca Juga: PBNU Tolak Usulan Kiai Said soal Kembalikan Tambang: Harus Dimanfaatkan untuk Kemaslahatan

Sebagai informasi, Muktamar NU-34 di Lampung sempat mengalami kemunduran jadwal selama 6 bulan akibat Covid. Muktamar tersebut akhirnya berlangsung pada Desember 2021. 

"Muktamar Lampung diundur enam bulan karena Covid. Maka, secara logika, sekarang harus dimajukan kembali enam bulan. Artinya, proyeksi muktamar paling lambat Mei–Juni 2026," ujar Idrus di Jakarta, Senin (8/12/2025). 

Dia meyakini, usulan tersebut dapat meredam konflik yang saat ini masih berlangsung di tubuh PBNU. Dia pun berharap dan meminta para pemangku kepentingan, dari kiai sepuh hingga pengurus, untuk menahan diri dari manuver politik yang berpotensi memperlebar jurang perpecahan. 

Dia juga mendorong dialog kekeluargaan, transparansi, serta komitmen moral dalam menghadapi dinamika tersebut. Seharusnya, konflik ini menjadi momentum pembenahan dan mengembalikan NU ke rel perjuangan, bukan rel kepentingan.

"Konflik ini jangan sampai merusak kepercayaan publik dan jamaah. NU harus kembali menjadi rumah besar yang mempersatukan umat," ungkapnya. 

Baca Juga: PBNU Kubu Gus Yahya Akan Gelar Pleno Tandingan di Gedung PBNU Kramat Raya

Sebagai informasi, kisruh yang berlangsung di tubuh PBNU masih belum mereda. Terbaru, Kepengurusan PBNU di bawah Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akan menggelar rapat pleno tandingan pada 11 Desember 2025 di Gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta.

Langkah ini diambil menyusul pleno Syuriyah PBNU pada 9 Desember yang dijadwalkan menetapkan penjabat ketua umum menggantikan Gus Yahya. Informasi pleno tandingan itu disampaikan langsung oleh Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla. 

"Ketua umum akan menyelenggarakan rapat pleno sendiri pada 11 Desember di PBNU," kata Ulil kepada wartawan, Minggu (7/12/2025).