Puan Maharani di Forum Parlemen MIKTA: Dunia Butuh Dialog, Bukan Dominasi

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan pentingnya dialog dan kolaborasi global untuk menjaga perdamaian dunia dalam Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA ke-11 yang digelar di Seoul, Korea Selatan, Rabu (12/11/2025).

Dalam forum yang dihadiri para pimpinan parlemen dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia itu, Puan menegaskan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi masa-masa sulit akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

“Di sekitar kita, persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat, penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal, dan ruang untuk menahan diri semakin rapuh,” ujar Puan dalam pidatonya pada sesi pertama forum tersebut.

Puan secara khusus menyoroti krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Palestina dan konflik bersenjata di Sudan.

Menurutnya, tragedi kemanusiaan di berbagai wilayah seperti Palestina, Ukraina, Sudan, dan Yaman harus menjadi prioritas tindakan nyata komunitas global, bukan sekadar wacana diplomatik.

“Konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama. Semua itu menuntut langkah nyata dan penyelesaian segera,” tegasnya.

Dalam konteks Semenanjung Korea, Puan menilai tantangannya berbeda, bukan pada jumlah korban, melainkan pada tingginya risiko eskalasi.

Baca Juga: Indonesia–Australia Teken Perjanjian Keamanan Bilateral, Tandai Era Baru Kemitraan Indo-Pasifik

Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan memperkuat manajemen krisis di antara negara anggota MIKTA.

“Insting pertama kita haruslah de-eskalasi dan dialog yang kredibel, bukan langkah terakhir yang diambil terlambat,” ujarnya.

Puan menegaskan, parlemen memiliki peran strategis dalam menciptakan perdamaian, bukan sekadar menjadi pengamat.

Parlemen, kata dia, adalah lembaga yang mampu mengubah komitmen politik menjadi kebijakan nyata melalui legislasi, penganggaran, dan fungsi pengawasan.

“Tugas kita memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh,” tambahnya.

Dalam membangun perdamaian berkelanjutan (peace building), Puan menekankan pentingnya inklusi sejak tahap perencanaan.

Ia mendorong agar perempuan, pemuda, dan komunitas lokal dilibatkan secara aktif dalam merancang dan meninjau program perdamaian.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya desain pendanaan yang berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang dalam ketahanan masyarakat.

“Upaya-upaya ini harus berlabuh pada keutamaan sistem multilateral dan penghormatan terhadap hukum internasional. PBB tetap menjadi pusat arsitektur perdamaian dunia, dan parlemen harus memperkuat perannya,” ujarnya.

Menutup pidatonya, Puan menekankan bahwa bantuan kemanusiaan harus bersifat netral dan bebas dari kepentingan politik maupun militer.

Menurutnya, bantuan harus disalurkan berdasarkan kebutuhan yang obyektif dan disetujui oleh negara terdampak dengan tetap menghormati kedaulatan nasional.

Baca Juga: Tasya Farasya Hanya Tuntut Nafkah Rp100 dari Ahmad Assegaf: Simbolis, Bukan Soal Uang

“Parlemen MIKTA harus bertindak bersama. Kita harus mengadvokasi akses tanpa hambatan, menolak politisasi bantuan, dan memastikan diplomasi diterjemahkan menjadi perlindungan nyata di lapangan,” tegas Puan.

Forum MIKTA ke-11 ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai jembatan dialog antarnegara dan penggerak multilateralisme di tengah situasi dunia yang semakin penuh gejolak.