Apa Itu Makar? Berikut Penjelasan Lengkapnya serta Dasar-dasar Hukum yang Berlaku

AKURAT.CO Di Indonesia, istilah tindakan makar sering muncul setiap kali ada isu politik, demonstrasi besar, atau laporan penyidikan. Apa sebenarnya makar itu, siapa yang bisa dituduh, dan apa risikonya secara hukum? Artikel ini menjelaskan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana soal makar secara jelas dan mudah dipahami — khusus buat pembaca usia 18–35 tahun yang butuh pemahaman cepat tapi lengkap.

Inti singkat — apa itu tindakan makar?

Secara sederhana, tindakan makar adalah perbuatan yang menunjukkan niat untuk menyerang atau mengganggu kelangsungan penyelenggaraan negara—misalnya menggulingkan pemerintah, menyerang kepala negara, atau memisahkan wilayah—yang niat itu sudah mulai diwujudkan (permulaan pelaksanaan) atau merupakan hasil permufakatan jahat (conspiracy). Bukan sekadar omongan atau kritik; harus ada unsur niat dan tindak nyata (atau persiapan yang jelas).

Siapa dan kapan istilah ini dipakai?

Istilah ini dipakai ketika aparat penegak hukum menilai ada unsur-upaya yang mengancam kestabilan negara. Dalam praktiknya, kata makar bisa muncul pada kasus-kasus mulai dari rencana bersenjata sampai dugaan percobaan penggantian kekuasaan melalui tindakan terorganisir. Karena konsekuensinya berat, pasal makar sering jadi sorotan publik dan organisasi HAM—apakah dipakai tepat atau berlebihan.

Unsur-unsur yang mesti dipenuhi agar suatu perbuatan disebut makar

Agar sebuah tindakan dapat dipidana sebagai makar biasanya harus memenuhi beberapa unsur penting:

• Niat (mens rea): ada maksud nyata untuk melakukan serangan terhadap kepala negara, pemerintah, atau kesatuan wilayah.

• Permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering): bukan sekadar rencana di kepala; tindakan sudah mulai dilakukan (mis. pengumpulan senjata, rencana konkret, aksi pembukaan pos).

• Permufakatan jahat / persiapan: kerja sama antara beberapa orang untuk mewujudkan niat tersebut bisa menambah bukti makar.

• Objek yang dilindungi: serangan ditujukan ke aspek tertentu—Presiden/Wapres, pemerintahan yang sah, atau wilayah negara.

Unsur “permulaan pelaksanaan” sering jadi titik perdebatan di pengadilan — karena garis antara debat politik yang keras dan permulaan tindakan berbahaya tidak selalu jelas.

Pasal dan ancaman pidana: apa yang perlu diketahui

Di Indonesia rumusan soal makar berasal dari KUHP lama dan juga telah diulang dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dengan redaksi dan angka hukuman yang direvisi. Intinya:

• Makar yang menargetkan Presiden atau upaya membunuh/meniadakan kemampuan memerintah dapat diancam berat.

• Makar yang berhubungan dengan pemisahan wilayah atau pemberontakan mendapat ancaman hukuman sangat berat.

• KUHP baru juga menegaskan ketentuan soal permufakatan jahat dan tahap persiapan.

Karena ada perubahan rumusan dari KUHP lama ke KUHP baru, penegak hukum dan publik di masa transisi kerap memperhatikan redaksi pasal dan ketentuan peralihan. Jika Anda menulis atau melaporkan soal ini, sebutkan pasal dan angka hukuman hanya setelah merujuk ke naskah resmi.

Perbedaan penting: makar vs. pemberontakan vs. penghasutan

Seringkali istilah-istilah ini disamakan, padahal berbeda:

• Makar: fokus pada niat menggulingkan/menyerang penyelenggaraan negara dan adanya permulaan pelaksanaan atau permufakatan.

• Pemberontakan (revolt/pemberontakan bersenjata): biasanya merujuk pada tindakan bersenjata nyata melawan negara.

• Penghasutan / penghinaan: bisa jadi tindak pidana lain (mis. penghasutan atau pencemaran nama baik), tapi tidak otomatis dianggap makar jika tidak memenuhi unsur makar.

Karena itu jaksa harus memilih pasal yang tepat dan hakim harus menafsirkan unsur-unsur tersebut secara ketat agar kebebasan berpendapat tidak tergerus oleh tuduhan pidana yang keliru.

Yurisprudensi & isu praktik penegakan

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menyoroti perlunya penafsiran sempit atas pasal-pasal yang berisiko mengekang kebebasan. MK sering mengingatkan bahwa unsur “serangan” dan “permulaan pelaksanaan” harus dibuktikan kuat—sehingga kritik keras atau aksi non-kekerasan tidak langsung dikualifikasi sebagai makar. Organisasi HAM juga sering mengadvokasi agar penegakan pasal makar tidak dipakai untuk meredam oposisi politik atau kebebasan berserikat.

Ilustrasi kasus

Bayangkan dua skenario singkat:

1. Sekelompok orang membuat rencana detail untuk merebut kantor pemerintahan, mengumpulkan alat, dan melakukan koordinasi—ini bisa memenuhi unsur permulaan pelaksanaan dan permufakatan jahat.

2. Seorang orator mengkritik pemerintah dengan keras dalam demonstrasi damai tanpa ajakan kekerasan—ini biasanya tidak termasuk makar kecuali ada bukti jelas bahwa ajakan itu dimaksudkan untuk menggalang tindakan kekerasan atau penggulingan.

Perbedaan bukti buktilah yang menjadi kunci di pengadilan.

Jika kamu atau temanmu diduga melakukan makar — langkah praktis & hak dasar

Pertama, ingat: ini informasi umum, bukan nasihat hukum spesifik. Namun langkah-langkah dasar yang penting:

1. Dapatkan penasihat hukum: KUHAP menjamin hak mendapatkan penasihat. Jika ancaman hukuman berat, negara pun berkewajiban memastikan akses bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.

2. Catat proses penyidikan: dokumentasikan waktu, siapa yang hadir, dan hak apa saja yang diberikan/ditolak.

3. Hindari mengakui bersalah tanpa konsultasi: hak untuk diam penting; konsultasikan setiap jawaban dengan pengacara.

4. Kumpulkan bukti alibi dan saksi: bukti non-kekerasan seperti rekaman video, foto, atau saksi yang mendukung akan sangat membantu.

5. Gunakan jalur hukum: jika prosedur penahanan atau penangkapan dilanggar, langkah praperadilan atau aduan ke mekanisme pengawasan penegakan hukum bisa ditempuh.

Baca Juga: Menhan: Masyarakat Jangan Berandai-andai soal Peringatan Gejala Makar

Baca Juga: Prabowo: Ada Gejala Mengarah Makar dan Terorisme

FAQ

1. Apa itu tindakan makar menurut hukum Indonesia?
Tindakan makar adalah perbuatan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan sebagian wilayah Indonesia dengan cara yang melawan hukum. Hal ini diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pasal berapa yang mengatur makar di KUHP?
Tindakan makar diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 110 KUHP. Pasal-pasal ini mengatur berbagai bentuk makar, mulai dari makar terhadap presiden, wakil presiden, hingga makar untuk memisahkan wilayah negara.

3. Apa sanksi bagi pelaku makar di Indonesia?
Sanksinya sangat berat. Misalnya, Pasal 104 KUHP menyebutkan bahwa makar terhadap presiden atau wakil presiden dapat dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Bentuk makar lainnya juga memiliki ancaman pidana berat.

4. Apa perbedaan makar dengan kudeta?
Makar adalah istilah hukum yang dipakai dalam KUHP, sedangkan kudeta adalah istilah politik. Keduanya sama-sama merujuk pada upaya menggulingkan kekuasaan, tetapi makar lebih menekankan aspek pidana dan proses hukum.

5. Apakah unjuk rasa bisa dianggap makar?
Tidak semua unjuk rasa dapat dikategorikan sebagai makar. Aksi unjuk rasa yang damai dan sesuai aturan hukum tidak termasuk makar. Namun, jika unjuk rasa dilakukan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah menggunakan kekerasan, maka bisa masuk kategori makar.

6. Apakah makar hanya berlaku untuk presiden dan wakil presiden?
Tidak. Selain makar terhadap presiden dan wakil presiden, KUHP juga mengatur makar terhadap negara, wilayah, hingga pemerintahan sah yang berdaulat.

7. Bagaimana cara hukum membedakan kritik terhadap pemerintah dengan makar?
Kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang, selama disampaikan secara damai dan sesuai hukum. Sementara itu, makar melibatkan niat dan tindakan nyata untuk menggulingkan pemerintahan atau memisahkan wilayah negara.