Ahmad Muzani Usul Parpol Bisa Punya Badan Usaha untuk Danai Kegiatan Internal

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan opsi membolehkan partai politik memiliki badan usaha sendiri. 

Menurutnya, hal ini bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan partai yang terus meningkat, terutama setiap menjelang pemilu.

"Tapi nanti biasanya mendekati pemilihan umum, partai politik memiliki eskalasi politik, eskalasi kegiatan yang lebih meningkat, yang lebih intensif sehingga memerlukan biaya dan dana besar. Sehingga dana tersebut tentu saja, biasanya partai politik mencari sumber-sumber dari internalnya," kata Muzani kepada wartawan, di DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Baca Juga: Gerindra Terima Dana Parpol Rp20 Miliar dari Kemendagri: Partai Kami Paling Terbuka

Dia menilai, partai politik selayaknya difasilitasi dengan sumber pendanaan yang sah dan akuntabel. Salah satu opsinya adalah memperbolehkan partai bisa menjalankan usaha sendiri.

"Misalnya, apakah mungkin partai diizinkan untuk memiliki badan usaha partai? Badan usaha partai menurut undang-undang sekarang ini tidak dimungkinkan atau bagian yang dilarang partai politik berbisnis. Nah, jika hal tersebut dimungkinkan tentu saja itu bisa menjadi harapan partai politik untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan internal," jelasnya.

Ketika ditanya apakah legalisasi badan usaha partai menjadi cara yang lebih efektif daripada sekadar menaikkan bantuan dana politik dari negara untuk menekan angka korupsi, dia menegaskan bahwa semua opsi harus dipertimbangkan.

Menurutnya, tidak ada satu solusi tunggal yang bisa menyelesaikan persoalan potensi penyimpangan keuangan di tubuh partai politik.

"Tentu saja semua ikhtiar harus dilakukan. Apa itu semua ikhtiar? Penyalahgunaan harus dihukum, tetapi sumber yang menjadi penyebab penyalahgunaan itu juga harus dicari penyebab, harus dicari solusinya," tutur dia.

Baca Juga: PCO RI Buka Pintu Diskusi Soal Usulan Dana Besar untuk Parpol Demi Tekan Korupsi

"Sehingga maksud saya adalah, itu bukan satu-satunya cara untuk menekan dari potensi korupsi yang terjadi dalam tubuh kader-kader partai," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, seluruh partai peserta pemilu dilarang secara regulasi untuk menjalankan kegiatan bisnis secara langsung.

Hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki badan usaha.