Isu Islamofobia dan Solidaritas Dunia Islam Mengemuka di Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta

AKURAT.CO Isu Islamofobia menjadi salah satu sorotan penting dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan, fenomena Islamofobia tidak hanya menyangkut diskriminasi terhadap umat Islam, melainkan juga mencerminkan cara pandang keliru yang menilai kelompok lain lebih rendah.

“Islamofobia bukan sekadar tentang muslim sebagai korban. Ini soal pola pikir eksklusif yang menganggap pihak lain lebih buruk. Itu yang harus diluruskan,” ujar Mardani, Selasa (13/5/2025).

Menurut Mardani, sikap fobia terhadap agama atau budaya tertentu—apapun bentuknya—harus dikritisi dan dihentikan.

Ia menilai bahwa pujian berlebihan terhadap kelompok sendiri sambil merendahkan pihak lain menjadi akar ketegangan global yang merusak.

Tak hanya soal Islamofobia, Konferensi PUIC ke-19 juga membahas berbagai konflik yang menimpa umat muslim di sejumlah belahan dunia, mulai dari ketegangan berkepanjangan di Jammu dan Kashmir antara India dan Pakistan, hingga isu perlakuan terhadap etnis Uyghur di Xinjiang, Tiongkok.

Baca Juga: Komisi I DPR Minta TNI Evaluasi Menyeluruh SOP Pemusnahan Amunisi Kadaluarsa

“Kita tidak memusuhi China, tapi kita dorong agar mereka memberikan perlakuan setara bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam di Uyghur,” tegasnya.

Konflik di kawasan Filipina Selatan yang melibatkan komunitas muslim Moro, serta ancaman kelompok radikal seperti Boko Haram di Nigeria, juga menjadi bagian dari agenda diskusi.

Mardani mengapresiasi keterlibatan aktif Indonesia sebagai tuan rumah yang dinilai mampu menghadirkan semangat kemanusiaan dan solidaritas yang kuat.

“Indonesia menunjukkan perannya sebagai tuan rumah yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan dialog. Spirit solidaritas dan kemanusiaan begitu terasa dalam forum ini,” imbuhnya.

Lebih jauh, Mardani menyoroti pentingnya pendekatan diplomatik dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut.

Ia menegaskan, jalur kekerasan hanya akan memperparah keadaan dan menghambat terciptanya perdamaian jangka panjang.

“Kami sepakat bahwa diplomasi harus menjadi jalan utama. Bukan kekerasan, bukan provokasi. Kita cari solusi damai melalui dialog dan kerja sama internasional,” jelasnya.

Sementara itu, isu Palestina juga menjadi perhatian utama dalam sidang komite politik dan hubungan internasional PUIC.

Tiga topik utama diangkat, yaitu kondisi terkini di wilayah Palestina, kebutuhan bantuan internasional, serta dampak konflik terhadap negara-negara tetangga seperti Yordania, Mesir, dan Lebanon.

“Ditambah pula ada sepuluh resolusi tentang perlindungan hak-hak minoritas. Semua dibahas dengan serius, dan kita rumuskan peta jalan diplomatik yang berangkat dari semangat solidaritas antarumat,” tutup Mardani.

Konferensi ini menjadi momentum penting bagi negara-negara anggota OKI untuk memperkuat sinergi menghadapi tantangan global—dengan menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan rasa kemanusiaan universal.

Baca Juga: Puan Ajak Parlemen Malaysia Perkuat Solidaritas Negara Muslim Lewat PUIC ke-19