PDIP Tegaskan Dukungan Penuh untuk Hasto Kristiyanto, Sebut Ada Upaya Pembajakan Hukum

AKURAT.CO DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap politiknya terkait kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang segera memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (14/3/2025).

Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025), menegaskan bahwa partai akan memberikan dukungan penuh kepada Hasto dalam menghadapi proses hukum yang dijalankan KPK.

“Kami menegaskan bahwa partai memberikan dukungan penuh kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, untuk menghadapi proses hukum yang akan segera memasuki tahap persidangan pada Jumat, 14 Maret 2025,” ujar Ronny.

Lebih lanjut, Ronny menyebutkan, PDIP memandang proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan politik dalam menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Nonton Film dan Video Gratis Viral di Korea Lewat Proxy Croxy DuckDuckGo Tanpa VPN, Apakah Bisa?

Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa proses hukum ini sarat dengan kepentingan politik dan bahkan balas dendam atas kebijakan internal partai yang berujung pada pemecatan sejumlah kader.

“Kami meyakini bahwa proses yang berjalan ini merupakan bentuk pembajakan terhadap fungsi penegakan hukum demi kepentingan politik atau balas dendam politik. Ini terkait sikap politik PDI Perjuangan dalam menegakkan aturan internal yang mengakibatkan pemecatan sejumlah kader,” tegasnya.

PDIP mengklaim telah menemukan berbagai pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, manipulasi proses hukum, hingga pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan oleh pihak-pihak tertentu di KPK.

Ronny juga mengingatkan publik soal berbagai aksi yang dianggap sebagai upaya menggiring opini negatif terhadap PDIP, mulai dari demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal, pemasangan spanduk provokatif, hingga rekayasa gugatan hukum yang mengatasnamakan kader partai.

“Lebih parah lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan dan kriminalisasi hukum terhadap Hasto Kristiyanto bahkan sampai melibatkan lembaga survei untuk menggiring opini publik,” ungkap Ronny.

Menurutnya, tindakan tersebut mencederai cita-cita penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi yang murni.

Baca Juga: Jan Olde Riekerink tak Kaget Septian Bagaskara Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia

“Praktik seperti ini juga terjadi terhadap sejumlah politisi lainnya. Karena itu, kami memilih untuk melawan segala bentuk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Kami meyakini bahwa ini adalah bagian dari perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai partai,” pungkas Ronny.