PDIP Klarifikasi Instruksi Megawati soal Retreat: Bukan Melarang, tapi Prioritaskan Rakyat
AKURAT.CO Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang para kepala daerah PDIP untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebaliknya, Megawati hanya menginstruksikan agar mereka lebih fokus turun langsung ke masyarakat setelah dilantik.
Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (25/2/2025) malam, menegaskan, instruksi harian Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 hanya meminta kepala daerah hasil Pilkada 2024 menunda keberangkatan ke Magelang hingga ada arahan lebih lanjut.
"Ibu Megawati tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retreat," ujar Basarah.
Ia menjelaskan, kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang diminta tetap berada di daerah masing-masing untuk segera bekerja melayani rakyat.
Fokus utama mereka adalah menjalankan program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting, dan pemenuhan hak atas makanan bergizi.
Baca Juga: Ketua Komisi B DPRD DKI Dorong Penataan Trotoar dan Perluasan Transjakarta
"Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan," kata Basarah.
PDIP menekankan bahwa sistem desentralisasi memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Karena itu, kepala daerah PDIP diinstruksikan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat tanpa mengabaikan kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing.
Terkait kepala daerah PDIP yang sudah mengikuti retreat, Basarah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tertanggal 11 Februari 2025.
Ia menyoroti, kegiatan tersebut sejatinya bernama "Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025", bukan sekadar retreat seperti yang berkembang di publik.
"Setelah kami periksa surat edarannya, nama resmi kegiatan ini adalah Orientasi Kepemimpinan, bukan sekadar retreat seperti yang disebut di media," kata Basarah.
Baca Juga: Patrick Kluivert: Sosok Seperti Jordi Cruyff akan Kembangkan Sepakbola Indonesia dengan Pesat
Selain itu, surat edaran Kemendagri juga menyebutkan bahwa kepala daerah yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerah.
Arahan PDIP Terkait Retreat
1. Kepala daerah yang belum mengikuti retreat diminta kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugas.
2. Kepala daerah yang belum berangkat dapat bergabung dalam angkatan kedua.
3. Jika kepala daerah tidak bisa hadir, maka dapat diwakili oleh sekretaris daerah.
4. Kepala daerah yang sudah mengikuti retreat angkatan pertama diminta menyesuaikan dengan agenda yang telah berjalan.
5. Wakil kepala daerah yang pasangannya sudah mengikuti retreat diminta hadir dalam penutupan acara.
Basarah juga menyebutkan bahwa Pramono Anung ditunjuk oleh Megawati sebagai Koordinator Kepala Daerah PDIP dan telah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam retreat.
"Kehadiran Pramono Anung dan kepala daerah PDIP lainnya dalam retreat ini sudah diketahui oleh Ketua Umum dan pengurus DPP PDIP," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
