Pramono Anung Jembatani Komunikasi PDIP dan Pemerintah Soal Retret Akmil

AKURAT.CO Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi penghubung antara PDIP dan pemerintah terkait keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Wali Kota Yogyakarta yang juga kader PDIP, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa hingga Sabtu (22/2/2025), masih ada 55 kepala daerah PDIP yang belum bergabung dalam retret tersebut dan memilih menunggu arahan lebih lanjut di Magelang.
Dalam sebuah pertemuan di salah satu kafe, mereka membahas sikap partai terhadap retret yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Pertemuan itu turut dihadiri oleh Pramono Anung, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan Bupati Gunungkidul Endah Subekti.
Hasil diskusi menyepakati, Pramono akan berkomunikasi langsung dengan DPP PDIP serta pemerintah untuk mencari solusi terkait keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam program orientasi tersebut.
Baca Juga: Trump Bakal Kenai Tarif ke Negara Yang Pajaki Google, Meta dan Amazon
Masinton Pasaribu menyebut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menugaskan Pramono Anung sebagai perwakilan partai dalam bernegosiasi dengan pemerintah.
"Ibu Megawati memberikan mandat kepada Mas Pram untuk menjadi penyambung komunikasi dengan pemerintah. Mas Pram sudah menyampaikan arahan dari Ibu Megawati kepada kami," ujar Masinton.
Menurutnya, para kepala daerah PDIP pada dasarnya siap mengikuti retret, tetapi mereka masih menunggu kepastian waktu bergabung.
"Prinsipnya kami siap mengikuti retret ini. Insya Allah dalam satu atau dua hari ke depan kami bisa bergabung," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan, panitia retret masih membuka kesempatan bagi kepala daerah yang belum hadir untuk bergabung.
"Intinya kami masih menunggu kabar dan pintu tetap terbuka untuk mereka yang belum hadir," ujar Bima di Kompleks Akmil, Magelang.
Ketika ditanya soal batas waktu kehadiran, Bima tidak memberikan jawaban pasti, tetapi ia menegaskan bahwa keterlambatan masih bisa dimaklumi selama dalam batas wajar.
"Kalau sampai tiga hari tidak hadir, itu bukan terlambat lagi, tapi tidak memenuhi syarat. Mumpung program baru dimulai pagi ini, kami masih menunggu," pungkasnya.
Dengan komunikasi yang terus berlangsung antara PDIP dan pemerintah, kejelasan mengenai kehadiran kepala daerah PDIP dalam retret ini diharapkan segera menemui titik terang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









