Dilarang Ikut Retreat oleh Megawati, Kepala Daerah PDIP Berpotensi Pindah Partai

AKURAT.CO Seluruh kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP), dinilai berpotensi pindah partai pasca dilarang untuk mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

Kepala daerah PDIP bisa saja berpindah partai karena semata-mata ingin memperjuangkan kepentingan rakyat.

"PDIP apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan," kata analis komunikasi politik, Hendri Satrio, kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga: Kepala Daerah dari Golkar Diminta Tetap Ikut Retreat Meski Berkoalisi dengan PDIP

Hensat menilai, PDIP juga harus berhati-hati dalam menyikapi situasi ini agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

"Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara," katanya.

Menurutnya, penjelasan dari PDIP juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa langkah partai tersebut tidak dipandang sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintahan yang sah.

Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.

"Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai. PDI harus jelaskan ini supaya tidak ada salah paham," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menginstruksikan kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak menghadiri pembekalan atau retreat, yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah.

Baca Juga: Kasus Kepala Daerah PDIP Bisa Jadi Biang Kerok Rusaknya Hubungan Pemda dengan Pemerintah Pusat

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.

Dalam surat tersebut, Megawati dengan tegas meminta seluruh kepala daerah yang diusung PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah diinstruksikan menunda perjalanan ke Magelang untuk mengikuti retret pada 21-28 Februari 2025," demikian isi surat tersebut.

Bagi kader yang telah berada di Magelang, Megawati memerintahkan mereka untuk segera menghentikan partisipasi dan menunggu arahan lebih lanjut. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," tulis Megawati dalam surat tersebut.

Instruksi ini diduga kuat berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).