Tuduhan PDIP Soal KPK Edisi Jokowi Tak Berdasar

AKURAT.CO PDI Perjuangan menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini, berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, PDIP menyebut KPK saat ini adalah KPK edisi Jokowi.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengatakan hal tersebut hanya sebatas pandangan politik dan tidak berdasar sehingga sulit untuk dibuktikan.

"Soal Kepemimpinan KPK saat ini adalah KPK versi Jokowi? Saya kira ini agak susah dibuktikan secara langsung. Soal pandangan politik sebagian pihak seperti PDIP seperti itu, saya kira sah-sah saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka alami dan hasil kajian mereka," kata Iwan kepada Akurat.co, Sabtu (11/1/2025).

Baca Juga: KPK Siap Hadapi Praperadilan Hasto Kristiyanto, Langkah Hukum Adalah Hak Tersangka

Dia menjelaskan, pimpinan KPK saat ini sudah diseleksi sedemikian rupa oleh Komisi III DPR. Artinya, pemilihan pimpinan KPK tidaklah sembarangan.

"Pemilihan Pimpinan KPK sendiri melalui proses seleksi dan uji kapasitas serta kompetensi yang tidak gampang. Diseleksi ketat melalui timsel lalu diuji dan dipilih di Komisi III DPR," ujarnya.

"Lalu mereka ini disumpah bukan atas nama Jokowi, tapi menegakkan hukum dan memberantasan korupsi atas nama Tuhan, bangsa dan negara," tegasnya menambahkan.

Menurutnya, tudingan tersebut akan dilihat saat kasus Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, rampung diperiksa oleh KPK. "Kita lihat saja kesimpulannya ketika proses hukum sudah berjalan samapai keputusan pengadilan dibacakan," tutur Iwan.

"Tudingan KPK dikendalikan oleh kekuatan politik atau Jokowi akan terbukti benar atau terbantahkan ketika proses hukum di KPK selesai dan mendapatkan status hukum yang incracht atas penetapan tersangka Hasto saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memang sudah ditarget agar ditahan atau ditangkap sebelum pelaksanaan Kongres partai yang rencananya memang dilakukan tahun ini.

Baca Juga: Maria Lestari Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus Hasto Kristiyanto

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy, dalam konferensi pers tim hukum, di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

"Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ronny.

Ronny juga mengungkap, pihaknya menilai bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK Edisi Jokowi, karena bertindak atas kemauan Jokowi.

"Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi," jelas Ronny.

"KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya," tambah dia.