PDIP Ungkap Alasan Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Dilakukan Setelah Pemilu

AKURAT.CO Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, akhirnya angkat bicara terkait pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan PDI Perjuangan.

Pemecatan ini diumumkan setelah seluruh tahapan Pemilu, khususnya Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024 selesai.

Keputusan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama terkait waktu pengumuman yang dinilai terlambat.

Deddy menjelaskan, langkah ini bukan tanpa alasan. PDI Perjuangan, menurutnya, memiliki pertimbangan etik dan moral yang kuat untuk menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden.

Baca Juga: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Dinilai Selaras dengan Nilai Pancasila

“Kami memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Pak Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat. Itulah sebabnya, pemecatan ini tidak diumumkan saat Pilpres berlangsung,” ujar Deddy, Senin (16/12/2024).

Deddy menegaskan, keputusan ini diambil setelah PDI Perjuangan menyelesaikan agenda politik nasional, yaitu Pemilu Presiden, Pileg, dan Pilkada. Hal tersebut dilakukan agar fokus partai tidak terpecah selama proses politik berlangsung.

“Setelah Pilpres dan Pileg, kami ingin fokus dan konsentrasi menghadapi Pilkada sebagai agenda politik nasional. Baru setelah Pilkada selesai, kami memiliki waktu untuk mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi guna mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” jelas Deddy.

Ia juga menekankan, proses evaluasi ini tidak hanya ditujukan kepada Jokowi dan keluarganya, tetapi berlaku untuk seluruh kader di Indonesia.

Deddy membantah tudingan, pemecatan ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam politik atas pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 dan keterlibatan Bobby dalam Pilkada.

Baca Juga: Akhirnya PDI Perjuangan Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby

Ia menegaskan, langkah ini murni demi menegakkan aturan dan disiplin partai, bukan karena kekalahan atau ketidaksiapan partai menghadapi kontestasi politik.

“Kami tidak ingin ada narasi jahat yang mengatakan pemecatan ini dilakukan karena anak-mantu beliau bertarung di Pilpres dan Pilkada, atau karena PDI Perjuangan tidak siap bersaing. Justru, kami ingin menunjukkan bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” ujar Deddy.

Menurut Deddy, menunda pengumuman hingga seluruh kontestasi politik selesai adalah keputusan terbaik.

Hal ini memberikan kejelasan bahwa keputusan tersebut bukanlah reaksi emosional terhadap hasil Pilpres dan Pilkada, melainkan langkah terukur berdasarkan evaluasi menyeluruh.

Deddy mengingatkan, keputusan ini adalah bagian dari komitmen PDI Perjuangan untuk menjaga integritas dan kedisiplinan internal partai.

Ia berharap langkah ini menjadi pelajaran penting bagi semua kader partai untuk tetap patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

“Partai ini punya prinsip dan aturan yang harus dihormati oleh semua kader, tanpa terkecuali. Pemecatan ini adalah bukti bahwa kami serius menegakkan disiplin dan menjaga marwah partai, apapun risikonya,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu mengakhiri spekulasi dan memperkuat posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan konsistensi dalam penegakan aturan internal.