Akademisi: Pilkada Melalui DPRD Bisa Hemat Biaya dan Kurangi Korupsi

AKURAT.CO Wacana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD, mendapat dukungan dari sejumlah akademisi.

Salah satu akademisi tersebut yakni Dr. Agus Trihatmoko dari Universitas Surakarta.

“Saya sependapat dengan kehendak Presiden Prabowo untuk mendorong Pilkada dilakukan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Agus kepada Akurat.co, Senin (16/12/2024).

Menurut pencetus ekonomi Murakabi ini, Pilkada langsung yang telah diterapkan selama 20 tahun terakhir dinilai belum memberikan hasil yang memuaskan.

Baca Juga: KPU RI Buka Opsi Perpanjangan Waktu Rekapitulasi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan

“Secara teori, Pilkada langsung yang melibatkan rakyat dinilai demokratis. Namun, praktiknya selama dua dekade ini belum berhasil menciptakan demokrasi yang baik,” katanya.

Salah satu persoalan utama yang diangkat Agus adalah tingginya biaya politik yang dikeluarkan dalam Pilkada langsung.

Biaya ini, menurutnya, tidak hanya membebani pemerintah sebagai penyelenggara, tetapi juga para kontestan yang bersaing dalam pemilihan.

“Proses menuju pencalonan, kampanye, hingga pelaksanaan pemilu membutuhkan biaya politik yang sangat besar. Ini mencakup anggaran pemerintah untuk penyelenggaraan hingga biaya kampanye para kandidat, termasuk maraknya politik uang,” ungkap Agus.

Agus juga menyoroti dampak sosial negatif yang muncul dari Pilkada langsung, seperti gesekan di tingkat masyarakat dan konflik internal partai politik.

Baca Juga: Diduga Ada Pelanggaran Pemilu 2024, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kabupaten Deiyai Ajukan Gugatan ke MK

Lebih lanjut, banyak kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung justru terjerat kasus korupsi.

“Sayangnya, banyak pemimpin yang dihasilkan melalui Pilkada langsung akhirnya terjerat korupsi. Ini mungkin akibat dari mahalnya ongkos politik yang harus mereka keluarkan. Padahal negara juga sudah mengeluarkan biaya besar, tetapi belum menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bersih,” jelasnya.

Namun demikian, Agus menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum wacana Pilkada tak langsung diimplementasikan, agar sistem baru ini dapat berjalan dengan baik.

“Tidak perlu tergesa-gesa, karena penerapan sistem ini kemungkinan baru dilakukan lima tahun mendatang. Perlu dirancang mekanisme yang paling efisien, efektif, demokratis, dan tetap konstitusional,” tutup Agus.