Terbuka untuk Jokowi, Idrus Marham: Golkar Partai Rakyat, Bukan Partai Keluarga

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyambut baik jika Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) punya keinginan bergabung menjadi kader Golkar, usai dipecat PDI Perjuangan (PDIP).

Dia menegaskan, bahwa Golkar adalah partai rakyat dan bukan partai keluarga. Oleh karena itu, Golkar terbuka bagi siapapun, terlebih kepada orang-orang yang ingin berkontribusi dalam membangun Golkar.

"Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar," kata Idrus usai menghadiri acara Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), di Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

"Kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public, siapa saja mau masuk silakan, yang penting sama-sama punya niat, motivasi membesarkan Golkar, itu aja, Ndak masalah," sambungnya.

Baca Juga: Golkar Buka Pintu Lebar-lebar Buat Jokowi Usai Dipecat dari PDIP

Kendati begitu, sejauh ini belum ada informasi terkait kepindahan Jokowi ke Golkar. Apalagi, saat ini Golkar juga masih fokus untuk menpersiapkan hari jadinya yang ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

“Sejauh ini, setelah Munas, belum (ada komunikasi), setelah Munas kemarin terpilih Pak Bahlil, lalu kemudian tanggal 12 besok, kita akan merayakan puncak hari ulang tahun partai Golkar yang dilakukan di Sentul, Bogor, saya sejauh ini, setahu saya belum ada informasi tentang itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan terbaru Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mengaku masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

Hasto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.

“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Hasto mengungkapkan, keputusan ini diambil karena Jokowi dinilai tidak lagi sejalan dengan ideologi partai yang diwarisi sejak era Bung Karno.