Program Makan Bergizi Gratis Harus Sasar Pesantren, PKS: Libatkan Dapur Mandiri untuk Kesuksesan

AKURAT.CO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan segera menyasar peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendorong pemerintah agar pelaksanaan program MBG dikelola langsung oleh satuan pendidikan keagamaan, terutama pesantren yang sudah memiliki dapur mandiri.

"Selama ini, pesantren telah menjalankan program makan bergizi secara mandiri bagi santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan ini harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program MBG dapat berjalan sukses dan berkelanjutan," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Baca Juga: Erick Thohir Sambut Bangga Timnas Indonesia Putri Juara ASEAN Cup Women 2024

Sebagai Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, HNW mengusulkan agar pesantren diberi kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Dengan demikian, proses pengadaan bahan makanan, memasak, hingga distribusi kepada peserta didik dapat memberdayakan lini usaha dan sumber daya pesantren.

"Hal ini akan menciptakan sinkronisasi antara penyediaan makan oleh pesantren dengan program MBG. Selain itu, para santri juga lebih familier dengan masakan dari dapur pesantren masing-masing," jelasnya.

Menurut data dari Badan Gizi Nasional, target program MBG adalah 82,9 juta jiwa.

Sasaran utama penerima manfaat adalah siswa sekolah, namun cakupannya diperluas untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Baca Juga: FLOII Expo 2024: Membuka Pintu Bagi Tanaman Hias Indonesia Menuju Pasar Global

HNW meminta Kementerian Agama memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah terdata sebagai penerima manfaat program MBG tanpa terkecuali.

"Pada beberapa program unggulan pemerintah, masih terjadi ketimpangan anggaran antara pendidikan umum dan keagamaan. Ketimpangan seperti ini tidak boleh terulang dalam program MBG," tegasnya.

HNW juga menekankan pentingnya keadilan anggaran dalam serapan program MBG untuk memastikan kesetaraan antara pendidikan umum dan keagamaan.

"Program MBG harus menjadi teladan dalam mewujudkan keadilan anggaran, terutama bagi santri dan siswa madrasah. Ini sekaligus menjadi praktik baik yang dapat diterapkan pada program pendidikan lainnya, termasuk pendanaan BOS dan kesejahteraan guru, yang selama ini masih menunjukkan diskriminasi," pungkas HNW.