Ketua Persepi Minta Maaf ke Poltracking karena Tidak Bisa Pahami Data Set

AKURAT.CO Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik (Persepi), Philips J. Vermonte, menyampaikan permohonan maaf kepada Poltracking Indonesia terkait ketidakmampuan pihaknya dalam memahami data set survei Pilkada Jakarta periode 10-16 Oktober 2024 yang telah diserahkan oleh lembaga survei tersebut.

"Mohon maaf kepada teman-teman Poltracking, kita jadi tidak tahu yang mana yang menjadi basisnya (dataset)," ujar Philips, Minggu (10/11/2024).

Sebelumnya, Dewan Etik Persepi melakukan pembahasan terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta yang dirilis oleh Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Survei LSI yang dilakukan pada periode 10-17 Oktober 2024 dengan 1.200 responden warga Jakarta usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah menunjukkan paslon nomor urut 3, Pramono Agung-Rano Karno, unggul dengan elektabilitas 41,6 persen.

Baca Juga: Naturalisasi Atlet Keturunan, Langkah Strategis Timnas Indonesia Menuju Prestasi Dunia

Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, meraih 37,4 persen, sementara paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, memperoleh 6,6 persen.

Di sisi lain, survei Poltracking yang dilakukan pada periode 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden menunjukkan Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen, diikuti Pramono-Rano dengan 36,4 persen, sementara Dharma-Kun tercatat memiliki elektabilitas 3,9 persen.

Perbedaan hasil ini membuat Dewan Etik Persepi meminta data dari kedua lembaga survei. Namun, karena Poltracking menggunakan teknologi digital berupa aplikasi survei, Dewan Etik Persepi mengaku kesulitan membaca data set yang diberikan.

Poltracking menyatakan, mereka telah menyerahkan data lengkap kepada Dewan Etik Persepi, dengan data awal 2.000 responden yang dikirim pada 28 Oktober 2024, diikuti dengan raw data dari dashboard yang dikirim pada 3 November 2024.

Baca Juga: Gen-Z dan Etos Kerja: Harapan Baru, Tantangan Besar di Dunia Profesional

Meski terdapat perbedaan pelabelan kuesioner pada dashboard, Poltracking menegaskan bahwa isi data tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan.

Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, menegaskan, seluruh proses survei, dari pengumpulan hingga analisis data, dilakukan secara akurat dan sesuai prosedur.

Verifikasi ketat dilakukan melalui pengacakan responden, pengecekan geolokasi, durasi wawancara, foto bersama responden, serta konsistensi jawaban.

Poltracking menyatakan siap diaudit oleh pihak ketiga yang independen untuk membandingkan dua data tersebut guna menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil survei mereka.

"Kami siap diaudit dan membandingkan dua data tersebut oleh pihak ketiga yang lebih kompeten dan independen," tegas Hanta.

Baca Juga: Kemendagri: Maruarar Sirait Bisa Wujudkan Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah