DPR RI Bakal Bentuk Badan Aspirasi untuk Tampung Keluhan Rakyat

Paskalis Rubedanto | 9 Oktober 2024, 11:42 WIB

AKURAT.CO DPR RI periode 2024-2029 berencana menambah alat kelengkapan dewan (AKD) dengan membentuk badan baru, yaitu Badan Aspirasi.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan, badan ini akan berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat.

“DPR ini kan memang rumah rakyat, jadi Badan Aspirasi ini untuk menampung aspirasi rakyat. Suara rakyat harus didengar, kita akan ada satu badan yang menangani aspirasi rakyat nanti," kata Cucun dalam keterangan resmi, Rabu (9/10/2024).

Cucun menjelaskan, Badan Aspirasi tidak hanya berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, tetapi juga untuk menampung semua bentuk aspirasi yang disampaikan oleh rakyat.

"Bukan hanya terkait demonstrasi, misalkan ada keluhan di bawah seperti korban mafia tanah, korban pinjol, korban judi online, atau lainnya seperti korban ketidakadilan dari penegak hukum, rakyat bisa mengadu di badan tersebut," jelasnya.

Badan Aspirasi nantinya akan menyalurkan pengaduan masyarakat ke komisi-komisi DPR sesuai bidang kerja yang terkait dengan isu yang disampaikan oleh rakyat.

Setiap komisi kemudian akan membawa aspirasi tersebut dalam rapat kerja dengan kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja mereka, untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

"Kalau soal hukum akan diserahkan ke Komisi III, kalau terkait pemerintahan akan masuk ke Komisi II. Misalkan soal pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah, keluarganya mengadu karena tidak bisa bertemu bertahun-tahun, kita serahkan ke Komisi IX yang menangani ketenagakerjaan," ujar Cucun.

Cucun juga menjelaskan, pengaduan masyarakat tidak hanya akan disampaikan ke AKD saja, tetapi juga kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Harapannya, dengan melibatkan lebih banyak pihak, seluruh fraksi bisa memahami secara langsung apa yang menjadi aspirasi rakyat.

"Jadi fraksi juga paham apa yang menjadi aspirasi rakyat itu," tambah Legislator dari dapil Jawa Barat II tersebut.

Lebih lanjut, Badan Aspirasi direncanakan tidak hanya menangani pengaduan individu, tetapi juga memfasilitasi harapan rakyat terkait fungsi dan kewenangan dewan, baik dalam legislasi, penganggaran, pengawasan terhadap undang-undang (UU), hingga diplomasi parlemen.

“Ada beberapa fungsi dari Badan Aspirasi, misalnya ketika rakyat tidak setuju dengan suatu UU dan ada keluhan, kita harus tampung dan terima. Keluhan tersebut nantinya bisa menjadi bahan untuk revisi UU yang dimaksud," ujar Cucun.

Badan Aspirasi juga akan menjadi pihak yang menerima perwakilan masyarakat yang berdemo di depan DPR. Cucun mencontohkan, misalnya demo buruh yang selalu disuarakan setiap tanggal 1 Mei.

“Buruh ingin menyampaikan aspirasi ya kita tampung. Atau soal pemerintahan desa, mereka ingin menyampaikan aspirasi kita akan terima. Ini gedung rakyat, rumah rakyat," tegasnya.

Menurut Cucun, suara rakyat sangat penting bagi DPR untuk memahami permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan adanya Badan Aspirasi, penanganan demo dari internal DPR akan menjadi lebih terstruktur dan terfokus.

“DPR menerima aspirasi rakyat sebagai bagian dari rumah rakyat. Jangan sampai demo tidak diterima oleh DPR, dan jika demo terjadi, jangan sampai diterima secara sporadis. Sehingga perlu ada badan khusus yang menanganinya," kata Cucun.

DPR telah sepakat untuk menambah jumlah AKD guna menyesuaikan dengan pos-pos kementerian dalam pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Jumlah komisi di DPR juga disepakati akan meningkat menjadi 13 dari awalnya 11, serta penambahan beberapa badan baru.

Saat ini, badan-badan di DPR yang sudah ada meliputi Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

#dpr #Badan Aspirasi Rakyat