Reshuffle Jelang Lengser, PDIP: Jokowi Mengimbangi Prabowo, Melumpuhkan PDIP dan Kuasai Tambang

AKURAT.CO Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP merespons dengan tajam keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereshuffle kabinet di penghujung masa jabatannya.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menilai bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari permainan politik untuk menghadapi Prabowo Subianto, melemahkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik.

“Reshuffle ini adalah triangle political game menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong,” ujar Deddy dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

Deddy menuduh Jokowi sedang bermain politik kekuasaan yang kotor untuk mengamankan kepentingan politik dinastinya.

Menurutnya, tidak ada alasan etis, substansial, maupun teknis-birokratis yang bisa membenarkan reshuffle yang dilakukan hanya dua bulan sebelum Jokowi lengser.

“Saya melihat Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan,” lanjut Deddy.

Deddy juga menyoroti pencopotan Yasonna Laoly dari posisi Menteri Hukum dan HAM, yang menurutnya adalah bagian dari agenda politik untuk meloloskan Undang-Undang MD3 demi mencapai beberapa tujuan strategis.

“Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi berada dalam posisi kuat, menguasai legislatif dari DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih dan sekaligus mengecilkan peran PDIP,” jelas Deddy.

“Kedua, hal ini akan memudahkan Jokowi membagi-bagi jabatan internal Partai Golkar. Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam. Itu analisa saya, silakan jika ada yang tidak sependapat,” tambahnya.

Deddy juga menuduh bahwa pencopotan Yasonna bertujuan untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan menggelar kongres atau munas sebelum Pilkada, agar lebih mudah dikendalikan dalam pilkada dan penyusunan kepengurusan partai di periode berikutnya.

“Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol, sehingga jika partai tidak tunduk, ada risiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” tegasnya.

Selain itu, anggota DPR RI Fraksi PDIP ini juga mengkritik pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, yang menurutnya bermotif untuk menguasai konsesi tambang dan menundukkan para pemain besar di sektor tambang ke dalam kendali dinasti Presiden Jokowi.

“Pergantian Menteri ESDM menurut saya adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Deddy menambahkan bahwa penguasaan tambang ini penting untuk pendanaan politik di masa depan, menguasai ormas dan oligarki, serta memastikan sumber ekonomi ke depan.

“Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyelundupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum," tutup Deddy.