Cak Imin Dikecam Usai Hilangkan Eksistensi Dewan Syuro dan Para Kiai Pendiri PKB

AKURAT.CO Kepemimpinan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mendapat banyak kritik, terutama terkait dugaan konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Salah satu kritik datang dari mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy, yang baru-baru ini menyambangi markas PBNU untuk menyerahkan sejumlah berkas sebagai bukti bahwa PKB kini berjalan di luar jalur.

Lukman Edy mengungkapkan salah satu poin utama kritiknya adalah perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB pada Muktamar periode lalu.

Baca Juga: Telkomsel Hadirkan GraPARI Nusantara, Berikan Kemudahan dan Kenyamanan Layanan Telekomunikasi Digital di Ibu Kota Nusantara

Perubahan ini dianggap mengecilkan dan menghilangkan eksistensi Dewan Syuro PKB, yang terdiri dari para kiai senior pendiri partai.

"Saya bawa AD/ART lama, saya bawa juga AD/ART baru hasil Muktamar di Bali untuk bisa jadi bandingan dari PBNU, guna membandingkan kira-kira pasal mana saja yang dihilangkan terkait eksistensi Dewan Syuro," kata Lukman kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Lukman menambahkan, peran Dewan Syuro yang terdiri dari kiai-kiai senior telah dihilangkan oleh Cak Imin.

“Padahal kita ketahui bahwa PKB itu ruhnya adalah di ulama. Ruhnya PKB itu adalah di kiai. Sejarah pembentukan PKB adalah sejarah dibentuk oleh PBNU, oleh para kiai. Tim Lima itu terdiri dari para kiai. Jadi ruh dari PKB itu adalah para kiai," jelasnya.

Baca Juga: Jonatan Christie: Saya Pastinya Sangat Menyesal, Tapi Inilah Pertandingan

Lebih lanjut, Lukman sangat menyayangkan hilangnya peran para kiai dalam partai, yang menurutnya memperburuk hubungan antara PKB dan anggota PBNU.

“Kenapa sekarang justru eksistensi PKB, eksistensi Dewan Syuro, eksistensi kiai itu malah dihilangkan? Maka dari itu, kita boleh menyimpulkan mengapa hubungan NU dan PKB memburuk sekarang ini, karena memang secara sistematis peran ulama, peran kiai, peran Dewan Syuro itu dihilangkan dari anggaran dasar maupun dalam praktik sehari-hari partai," pungkas Lukman.