Lupakan PKB, Sebaiknya PBNU Bertransformasi Jadi Parpol

AKURAT.CO Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disarankan bertransformasi menjadi partai politik untuk mengakhiri konflik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal itu disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, merespons sikap PBNU yang mengaku ingin mengambil alih PKB.

Menurutnya, akar permasalahan PBNU dengan PKB sangat mendasar dan sulit dihilangkan.

Hal itu terjadi karena di PBNU ada faksi Gus Durian yang paling tidak menerima cara Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam menurunkan Abdurahman Wahid atau Gus Dur dari kursi Ketua Umum PKB.

Baca Juga: Jamaah Islamiyah Bubar, Berjanji Akan Taat pada NKRI, Ikut Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah

"Perseteruan seperti itu sudah lama terjadi. Setidaknya setelah Muhaimin Iskandar mendongkel Gus Dur dari singgasana PKB. Kisruh itu semakin tajam setelah Muhaimin terkesan semakin menjauh dengan PBNU," jelas Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ia menilai, kepemimpinan PBNU saat ini lebih dominan dari faksi Gus Durian.

Oleh karenanya, tuntutan mengembalikan PKB ke pangkuannya akan terus mengema dan diupayakan dengan berbagai cara.

"Karena itu, akar konflik PBNU dan PKB sesungguhnya sangat mendasar. Sebab, selama Muhaimin tetap memimpin PKB, maka upaya menggugat partai yang dibentuk NU itu akan terus terjadi," ujar Jamiluddin.

Menurutnya, sulit untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima Cak Imin dan faksi Gus Durian.

Baca Juga: Xiaomi Mix Flip Hadir di Eropa Timur Agustus Mendatang, Segini Harganya

Jamiluddin memberi salah satu alternatif yang sekiranya bisa menyudahi konflik tersebut.

Yaitu dengan mengubah bentuk PBNU menjadi parpol dan melupakan PKB.

Sehingga PBNU membiarkan Cak Imin tetap memimpin PKB, tanpa lagi mengungkit asal usul partai itu.

"PBNU sebagai ormas terbesar lebih baik membentuk partai. Dengan struktur organisasi yang ada, tentu tidak sulit bagi PBNU membentuk partai sesuai yang diharapkannya," tuturnya.

PBNU tidak akan sulit membentuk kepengurusan parpol, mulai dari DPP, DPD, DPC hingga ranting.
Sebab, struktunya sudah ada. PBNU tinggal mengubah namanya sesuai tuntutan struktur parpol di Indonesia.

Baca Juga: Temukan Aset Daerah Mangkrak, KPK Dorong Ketegasan Pemda Sumba Barat

"Finansial juga akan sangat mendukung. Sebab, PBNU sebagai ormas mendapat konsesi untuk mengelola tambang. Sebagian keuntungan dari mengelola tambang dapat digunakan untuk membesarkan partai yang dibentuknya," pungkas Jamiluddin.