Jawab Surat dari Dewan Majelis PPP, Mardiono: Muktamar Digelar 2025

AKURAT.CO Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono, menjawab kiriman surat dari Dewan Majelis PPP yang mendesaknya untuk menggelar Muktamar.

Mardiono menjawab itu melalui Juru Bicara pribadinya, Imam Priyono.

Imam menyebut, PPP telah menggelar Rapimnas ke-9 pada awal Juni 2024 lalu, hasilnya bahwa DPP dan DPW PPP seluruh Indonesia sepakat untuk menggelar Muktamar pada 2025 mendatang.

Baca Juga: Immanuel Ebenezer Sebut Koalisi PDIP-PKS Seperti Perkawinan Terlarang

“Pada rapimnas ini telah terbahas secara demokratis berbagai topik yang mengemuka dan tidak terkecuali beberapa pokok pikiran dari para majelis, dan salah satu hasilnya adalah ada kesepahaman bersama bahwa PPP saat ini sedang fokus menyongsong Pilkada serentak, yang akan diikuti oleh banyak kadaer PPP maupun non kader yang mendaftar melalui PPP, sehingga dengan suara bulat para jajaran DPP PPP, ketua DPW seluruh indonesia dan pimpinan majelis akan menggelar Muktamar tahun 2025,” kata Imam dalam keterangan resminya, Rabu (19/6/2024).

Menurut Imam, DPP dan DPW PPP sepakat untuk menggelar Muktamar tahun depan dikarenakan masih fokus untuk memenangkan Pilkada 2024.

"Pak Mardiono dan PPP tentu akan berpihak pada kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga momentum pilkada dan menjaga para peserta Pilkada yg mendaftar dari PPP untuk berkompetisi secara optimal dan dengan dukungan partai yang solid,” ungkapnya.

Baca Juga: Kusnadi, Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Siap Penuhi Panggilan KPK

Ia kemudian mengaku sangat menyayangkan jika isu Muktamar dihembuskan oleh orang-orang yang menimbulkan kontradiktif.

Imam mengatakan, Mardiono berharap seluruh pihak dapat bersatu membangun PPP dengan cara saling menguatkan.

“Sehingga kalau masih ada pihak-pihak yang terus menghembuskan isu muktamar, kami sangat menyayangkan dan akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP kedepan. Mari membangun bersama PPP kedepan, dan kita ciptakan budaya baru organisasi PPP yang saling menguatkan,” tandasnya.

Adapun sebelumnya, Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyurati Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, dan jajaran terkait gagalnya partai Ka’bah itu melenggang ke Senayan.

Baca Juga: Kewajiban Haji Hanya Sekali, Bagaimana Jika Dilakukan Berkali-kali?

Surat itu ditandatangani oleh Zarkasih Nur selaku Ketua Majelis Kehormatan, Mustofa Aqil Siroj selaku Ketua Majelis Syariah, Prijono Tjiptohrijanto selaku Ketua Majelis Pakar, serta Muhammad Romahurmuziy, selaku Ketua Majelis Pertimbangan.

“Bahwa, untuk menjaga kondusivitas Partai sampai dengan pelaksanaan Muktamar kami meminta agar tidak dilakukan pemecatan, penggantian, dan perubahan, Fungsionaris DPP, Pimpinan DPW, Pimpinan DPC dan Pimpinan PAC,” bunyi poin surat tersebut, dikutip Selasa (18/6/2024).

Dewan Majelis PPP juga mendesak DPP PPP segera menggelar Mukernas untuk menentukan sikap politik ke depan.

“Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melaluiforum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya,” bunyi surat itu lagi.