Hadirkan Mahfud MD, PDIP Gelar Sekolah Hukum untuk Caleg Terpilih 2024

AKURAT.CO DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta.

Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud Md, akan menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan.

Tampak hadir pula Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, serta sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP diantaranya Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu dan puluhan kader partai berlambang Banteng moncong putih itu.

Baca Juga: Tanpa Anies, Koalisi PDIP-PKS Lebih Mematikan di Pilgub Jakarta

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.

Dalam sambutan pembuka, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya bersama Mahfud Md telah melaporkan kegiatan Sekolah Hukum PDIP kepada Megawati.

Dalam pertemuan itu, Megawati mengatakan bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara daring.

"Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Dia pun mengulas soal Mahfud MD yang pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022, lalu.

Baca Juga: PDIP Tak Punya Tradisi Usung Non Kader, Peluang Anies Baswedan Mengecil?

Di mana saat itu seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi.

Namun, di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa. "Pendapat para pakar termasuk Dr. Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism," ujar Hasto.

"Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting," jelasnya.

Authoritarian populism dapat dimaknai sebagai struktur dan praktik berpolitik dimana elite penguasa bekerja mencari popularitas melalui klaim telah mewakili keinginan rakyat namun sebenarnya sedang melakukan dominasi serta menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri. Artinya terlihat populis tapi sebenarnya otoriter.

Dia menjelaskan, acara Sekolah Hukum PDI Perjuangan yang diikuti oleh seluruh Caleg tingkat pusat, Provinisi dan Kabupetan/Kota ini akan digelar selama satu bulan penuh.

"Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid," pungkasnya.