Gerindra Punya Pemikiran Ambang Batas Parlemen Perlu Dinaikkan
Atikah Umiyani | 7 Maret 2024, 21:17 WIB

AKURAT.CO Partai Gerindra punya pandangan untuk menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold agar bisa melebihi angka 4 persen.
Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut ambang batas parlemen 4 persen dan menyerahkan kepada DPR untuk mengaturnya lebih lanjut.
"Kalau menurut kami sebaiknya dinaikkan, nanti kita duduk bersama berapa persen yang pas untuk dinaikkan, karena kalau rendah maka partai akan semakin banyak dan seterusnya," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Menurut Muzani, kenaikan ambang batas parlemen diperlukan untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai di parlemen.
Kenaikan parliamentary threshold adalah cara yang jitu untuk mencapai hal tersebut.
"Kajian kami mengatakan bahwa penyederhanaan parpol tetap diperlukan karena itu cara atau pintu yang dianggap paling tepat ya threshold, itu pemikiran kami. Threshold itu sekarang kan empat persen, apakah mau dinaikin atau tidak ya nanti kami kaji," jelasnya.
Muzani mengakui ada persoalan yang sulit bertemu dalam penentuan ambang batas parlemen.
Pertama, yaitu tujuan untuk menyederhanakan partai dan tujuan untuk menghargai suara rakyat agar bisa direpresentasikan dalam parlemen.
"Di satu sisi kita harus menghargai aspirasi rakyat yang disuarakan lewat pemilihan umum, tapi disisi lain, ada kebutuhan penyederhanaan partai politik, dua problem ini yang tidak saling ketemu," ujarnya.
Muzani pun sepakat jika aspirasi sekecil apapun dari masyarakat harus dihargai. Sehingga, tidak ada lagi suara yang terbuang sia-sia dalam pemilu.
"Karena itu parpol yang mendapatkan suara dan mendapatkan kursi semestinya diakui sebagai sebuah aspirasi dan kehendak rakyat untuk bisa duduk dan menyuarakan di lembaga perwakilan rakyat walaupun ini tidak mencapai threshold," tuturnya.
Namun di sisi lain, ambang batas parlemen menjadi kebutuhan untuk melakukan penyederhanaan agar parpol yang terlibat dalam parlemen tidak terlalu membludak.
"Kalau ini dibiarkan maka alangkah banyaknya parpol yang akan menduduki mewakili masyarakat tanpa perlu threshold, ini wacana yang selalu menggoda kami, menggoda kita di senayan bagaimana kita mencari positioning yang pas," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini








