Golkar Yakin Parpol Pengusul Hak Angket Belum Tentu Kompak di DPR

AKURAT.CO Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily yakin partai politik pengusul hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu, belum tentu kompak satu suara di DPR.

Anggota DPR Komisi VIII ini mengatakan, para ketum parpol tersebut bisa objektif dalam menangani perkara hak angket ini.

"Saya kira demikian (belum tentu kompak), ya kita lihat saja," ucap Ace, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca Juga: Golkar Tegas Tolak Hak Angket: Urgensinya Apa?

Adapun parpol pengusul hak angket ini adalah kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yaitu PDIP dan PPP. Ditambah kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKS, dan PKB.

"Saya yakin para ketua umum partai, terutama partai pendukung pemerintah akan objektif terhadap bagaimana seharusnya hak angket itu ditempatkan," sambung Ace.

Dia menambahkan, kurang tepat jika hak angket digunakan untuk menekan penyelenggara pemilu, yakni KPU. Karena KPU bukan pemerintah. Maka dari itu, ia menyarankan untuk menyerahkan hasil pemilu ini kepada KPU.

"Ketika ada upaya melakukan hak angket dengan cara, misalnya menekan KPU, KPU ini bukan pemerintah. KPU ini adalah pelaksana undang-undang yang sifatnya independen, karenanya serahkan kepada KPU," bebernya.

"Kalau ada dinilai kecurangan ada Bawaslu yang juga dipilih oleh DPR, kalau dinilai bahwa KPU, Bawaslu dinilai misalnya melanggar kode etik, maka ada DKPP. Nah setelah itu kalau misalnya hasil dari pemilu ini dinilai diduga melakukan kecurangan, kan tinggal diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi," tandas Ace.