Dijatuhi Sanksi Etik, Bukti KPU Tak Hati-hati Ambil Keputusan

AKURAT.CO Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan sejumlah anggota KPU melanggar etik.

Putusan tersebut lantaran mereka menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Pengamat hukum, Herdiansyah Hamzah Castro, mengatakan sanksi ini menjadi bukti KPU tidak menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan.

Baca Juga: Ganjar Prihatin Runtuhnya Kepercayaan Rakyat ke MK dan KPU

"Putusan DKPP ini lebih ke soal tata kelola administrasi tahapan pemilu. Terutama soal penerimaan pendaftaran Gibran sebelum adanya perubahan PKPU terlebih dahulu. Ini membuktikan KPU tidak menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan," ujarnya kepada Akurat.co, Selasa (6/2/2024).

Akibatnya, putusan DKPP tersebut akan memberikan pengaruh legitimasi kepada Gibran sebagai cawapres yang telah berkontestasi pada Pemilu 2024.

"Yang diuji DKPP adalah soal etik penyelenggara, bukan norma hukum. Tapi tentu akan memberikan pengaruh legitimasi yang berkonsekuensi terhadap public trust, terutama kepercayaan terhadap penyelenggara dan pelaksanaan pemilu," tuturnya.

Kemudian, putusan DKPP ini mengkonfirmasi jika keberadaan Gibran memang memiliki masalah etik, meskipun secara aturan memang dibenarkan.

Baca Juga: Ketua KPU Sepatutnya Minta Maaf kepada Rakyat

"Akar masalah utamanya tetap ada di putusan MK 90 yang memberikan karpet merah bagi pencalonan Gibran. Putusan itu mengobrak abrik etika dalam berhukum kita, yang juga berdampak terhadap tata kelola administrasi yg diputuskan DKPP itu," tutupnya.

Diketahui, selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP.