Pemilu 2024, Ketidaknetralan Polri Sudah Vulgar

AKURAT.CO Polri dianggap sudah tidak netral pada Pemilu 2024. Malahan ketidaknetralan Korps Bhayangkara sudah dipertontonkan secara vulgar pada beberapa wilayah.

Peneliti ISESS bidang Kepolisian, Bambang Rukminto menilai, tak dapay dipungkiri lagi kepolisian terlibat dalam konsolidasi pemenangan salah satu paslon. Bahkan rela menjadi alat untuk mengintimidasi.

“Hal ini tampak dari upaya kepolisian untuk terlibat dalam konsolidasi pemenangan salah satu paslon seperti  kasus di kabupaten Batubara, Sumut maupun upaya-upaya intimidatif bagi pendukung calon lain,” kata Bambang, di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Baca Juga: Sama Kompaknya, Netralitas Jokowi-Iriana Diragukan

Dia menilai sikap Polri kali ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Keterlibatan aparat paling banter berada dalam ruang tertutup, sedanhkan kali ini sudah terang-terangan.

“Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya dimana upaya melibatkan aparatur negara itu selalu ada tetapi di ruang-ruang yang lebih tertutup,” ujarnya.

Bambang menilai, pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam hajatan Konser Salam Metal, di Stadion Utama GBK, Jakarta, siang tadi, ada benarnya. Sekalipun Mega berbicara tak lepas dari kepentingan politik, tetapi apa yang disampaikan faktual berdasarkan hasil monitoring di lapangan.

Baca Juga: Mega-SBY Bicara Netralitas, Satu Melawan Satu Menenangkan

Ketidaknetralan aparat, lanjut Bambang, sudah bisa terbaca dari berbagai tindak tanduk dan pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki hak untuk memihak. Kalau Kepala Negara tidak memosisikan diri netral, bukan tidak mungkin jajaran di bawah juga demikian.

“Presiden sebagai kepala negara dalam pernyataannya juga mengakui bahwa beliau juga tidak netral.  Kalau pimpinan negara tidak netral, bisa dibayangkan bagaimana aparat negara di bawahnya apa bisa netral,” kata dia.

Baca Juga: Korps Baret Ungu Jamin Netralitas TNI

Bambang juga mengeritisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menjadi negarawan, memproteksi instansi dari anasir politik. Setidaknya menegakan amanat UU.

“Problemnya pucuk pimpinan institusi negara seperti Polri juga tidak bisa menjadi negarawan sesuai amanah UU,” keluhnya.