AKURAT.CO Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta semua partai politik peserta pemilu serentak 2024 untuk melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke sistem informasi kampanye dan dana kampanye (Sikadeka) hingga batas akhir pada Sabtu (13/1/2024).
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja akan memeriksa LADK partai politik yang belum melaporkannya ke Sikadeka.
"Nanti kita lihat, siapa saja partai politik yang belum melaporkan," kata Bagja saat ditemui di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).
Mengacu pada laporan terakhir yang diterima KPU per Minggu (14/1/2024) terdapat 3 partai politik yang belum memerbaiki LADK. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora dan PPP adalah tiga partai politik yang belum memerbaiki LADK.
Menyikapi persoalan itu, Bawaslu belum dapat berkomentar. Pasalnya, lembaga pimpinan Rahmat Bagja itu berdalih belum mengetahui secara pasti dokumen laporan yang diserahkan ke KPU.
Lebih lanjut, Bagja menjelaskan kesulitan mendapatkan akses untuk mengawasi laporan dana kampanye, karena Sikadeka tidak dapat diakses jajaran pengawas pemilu. "Nanti kita coba lihat," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Contoh Teks Pidato Hari Santri 2026 Singkat dan Lucu, Mudah Dihafal!
- 2Tumbang Lawan Lazio, Juventus Mulai Pertimbangkan Depak Luciano Spalletti dan Bidik Antonio Conte
- 3Link Twibbon Hari Santri 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Memasangnya
- 4Prediksi Skor Lille vs Galatasaray: Duel Sengit Demi Poin Perdana Liga Champions
- 5Prediksi Skor Aston Villa vs Viking 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan Menang
- 620 Link Twibbon Hari Santri Nasional 2026 Gratis untuk Dibagikan ke Media Sosial
- 7Siapa Aktivis Greenpeace yang Viral di Bundaran HI? Ini Profil dan Pesan Aksinya
- 8Prediksi Skor Sporting CP vs LASK Linz 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 9KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Korupsi Jalan Sumut ke Pemprov, Bobby Nasution Disorot
- 10Perusahaan Asing Harus Bertanggung Jawab Atas Karhutla, Prabowo: Kita Cabut Izinnya









