Dirikan Posko Antikecurangan, Ganjar-Mahfud Berkoordinasi Dengan Amin

AKURAT.CO TPN Ganjar-Mahfud bakal berkoordinasi dengan Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 bakal mendirikan posko antikecurangan didasari adanya tekanan-tekanan kekuasaan pada tahapan pelaksanaan Pilpres 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan, pembentukan posko penting mengingat adanya gelagat kecurangan yang ditandai dari putusan MK. Sejumlah kader PDIP dan anggota TPN juga merasakan tekanan, seperti yang dialami Timnas Amin.

"Kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto, di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Posko Pengaduan Intimidasi Aparat

Hasto membeberkan tekanan-tekanan yang dirasakan sementara ini. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya misalnya, mengaku mengalami tekanan setelah membeberkan data elektabilitas Ganjar-Mahfud meningkat.

Begitu juga kader PDIP yang mengurus penggalangan relawan, Adian Napitupulu. Dedengkot Forkot 98 merasa mengalami tekanan.

"Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," tuturnya.

Baca Juga: Posko Pemilih Prabowo-Gibran Target Menang Satu Putaran

Menurut Hasto, tekanan yang dirasakan tidak menyurutkan semangat pendukung Ganjar-Mahfud menyuarakan kebenaran.

Posko Antikecrangan telah didirikan berdasarkan surat keputusan pembentukan Tim Pemenangan Daerah (TPD) di 38 provinsi. Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa menyebutkan, pembentukan TPD merupakan usulan empat partai pendukung Ganjar-Mahfud.

Baca Juga: Purnawirawan Jadi Kapten Timnas Amin, Thomas Limbong Hingga Jumhur Jadi Wakilnya

“Yang jelas besok akan meresmikan secara nasional. Intinya Satgas ini atau posko ini untuk mengawal kejujuran dan keadilan. Jadi Pemilu yang jujur dan adil itu komitmen bersama sehingga kami yakin dengan keberadaan posko atau satgas di daerah yang juga menurut saya akan lebih masif juga jika seandainya ini diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Andika.

Andika memastikan, posko jugaa bakal memberi perlindungan bagi masyarakat yang mau melapor.

“Jadi bukan hanya posko, tapi juga mereka mungkin lebih ke memberikan payung kepada masyarakat di sekitar posko itu sendiri. Seandainya mereka tahu atau misalnya mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, maka mereka bisa melaporkan ke situ,” tuturnya.