Jokowi Punya Data Intelijen Parpol, DPR Belum Wacanakan Hak Angket

AKURAT.CO DPR belum mau mewacanakan hak angket menyikapi data intelijen partai politik (parpol) yang dimiliki Presiden Jokowi. Sekalipun sudah muncul desakan, DPR melihat penggunaan hak angket tidak urgen.

Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono menganggap tidak ada indikasi pelanggaran dari pengakuan Jokowi itu. Dirinya justru mempertanyakan bukti apa yang harus dijadikan dasar untuk mengangket Jokowi.

“Saya tidak melihat sebuah urgensi untuk memulai hak angket, karena tidak ada pelanggaran yang dibuat,” kata Dave, kepada Akurat.co, di Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Baca Juga: DPR Ditantang Gunakan Hak Angket, Usut Penggunaan Intelijen Jokowi

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyurati DPR meminta mediasi dengan Komisi I dan Komisi III DPR, serta mendesak parlemen untuk menggunakan hak angket terhadap Jokowi.

Dave mengaku belum mendengar adanya surat permohonan dari masyarkat itu. “Baru dengar saya,” kata Ketua DPP Golkar.

Baca Juga: Jokowi Ngaku Punya Data Intelijen Parpol, Puan Tak Ambil Pusing

Dirinya menganggap, Presiden Jokowi butuh pasokan data intelijen untuk memudahkan tugasnya. Artinya, tidak ada yang salah dari data intelijen yang diterima Jokowi.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (presiden), memang membutuhkan laporan intelijen yang akurat,” tutur Dave.