Koalisi Permanen Prabowo Dinilai Belum Terjamin Bertahan hingga 2029

AKURAT.CO Koalisi permanen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra dinilai belum tentu bertahan hingga 2029.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai, dinamika politik Indonesia yang terus berubah dapat mempengaruhi keberlanjutan koalisi ini.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran masih sangat muda. Dinamika politik ke depan masih akan terus berkembang. Menurut saya, tidak ada jaminan koalisi ini akan permanen sampai 2029, mengingat karakter partai politik di Indonesia yang cenderung menyesuaikan diri dengan situasi politik," ujar Iwan saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

Iwan menjelaskan, terdapat dua aspek penting dalam keberlanjutan koalisi ini. Pertama, kesuksesan program dan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa jabatan pada 2029.

Baca Juga: Baznas Salurkan 7.911 Paket Pangan Ramadhan dari KSrelief

Kedua, kesiapan menghadapi Pilpres 2029, yang diperkirakan menjadi faktor utama dalam menjaga soliditas koalisi.

Ia menyoroti keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang kembali mengusung Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029.

Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa koalisi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tetap solid dan tidak membuka peluang bagi tokoh lain untuk maju.

"Prabowo ingin mengunci koalisi KIM Plus agar tidak ada tokoh lain yang diusung dalam Pilpres 2029. Ia ingin memastikan bahwa dirinya tetap menjadi calon tunggal dalam kontestasi mendatang," tambahnya.

Namun, Iwan menegaskan, sejarah politik Indonesia menunjukkan tidak adanya koalisi yang benar-benar permanen. Kepentingan politik sering kali menjadi faktor penentu dalam dinamika persekutuan antarpartai.

"Dalam politik Indonesia, tidak ada yang namanya koalisi permanen. Yang ada hanyalah kepentingan permanen. Contoh terbaru adalah Pilpres 2024, di mana PKB yang semula menjadi rival Prabowo, dengan cepat bergabung ke pemerintahan setelah kalah. Ini membuktikan bahwa komitmen dalam politik bersifat dinamis dan sangat bergantung pada kepentingan masing-masing pihak," tutupnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Menteri ATR, Minta Kejelasan Soal Pagar Laut hingga HGU untuk Kebun Sawit