Fraksi PKS Soroti RUU BUMN: Harus Sejalan dengan Asta Cita Presiden

AKURAT.CO Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, RUU ini harus sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-5, yang menekankan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

"RUU BUMN harus dapat memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan milik negara, sehingga selaras dengan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG)," ujar Ismail dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Ismail menyoroti pentingnya pembentukan BUMN Badan Pengelola Investasi, yang bertujuan memperkuat tata kelola, konsolidasi aset, dan kekayaan negara agar BUMN dapat menjadi perusahaan berkelas dunia.

"BUMN harus mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan negara, penyediaan layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Baca Juga: RUU BUMN Resmi Disahkan DPR, Ini Isinya

Selain itu, Fraksi PKS menekankan bahwa seluruh kekayaan negara, baik yang disertakan secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu badan usaha, harus dikelola dengan baik serta dapat diawasi penggunaannya.

Terkait pembentukan anak perusahaan BUMN, Ismail menegaskan bahwa hal tersebut harus sejalan dengan induk usahanya, guna menciptakan ekosistem usaha yang efisien dan berkeadilan.

"Pembentukan anak BUMN dan turunannya tidak boleh menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta tidak boleh menjadi beban keuangan bagi induk BUMN," jelasnya.

Fraksi PKS juga menegaskan bahwa privatisasi BUMN tidak boleh dilakukan pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak atau yang berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Menurut Ismail, upaya penyehatan dan pemulihan BUMN harus menjadi prioritas utama agar BUMN lebih kompetitif.

Terakhir, ia menekankan pentingnya peran BUMN dalam membina usaha kecil dan menengah, agar ekosistem ekonomi nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan.