Jika Suara PSI Mencapai 4 Persen, KPU dan Lembaga Survei Wajib Diaudit!
Dwana Muhfaqdilla | 3 Maret 2024, 23:30 WIB

AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga survei di Indonesia wajib diaudit, jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya mampu tembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan, jika hal ini terjadi, patut diduga ada yang tidak beres dari pengolahan data tersebut.
Dengan demikian, gonjang-ganjing tak bisa dielakkan karena menyangkut soal kredibilitas lembaga.
"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen, maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU,” kata Karyono kepada Akurat.co, Minggu (3/3/2024).
Karyono mengingatkan, sejauh ini hasil perhitungan cepat atau quick count selalu presisi. Sebab, selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis yakni 0,1 sampai 1 persen, asalkan dilakukan sesuai kaidah survei yang benar.
Merujuk data Quick Count dari sejumlah lembaga survei, PSI memang diprediksi tidak lolos parlemen, karena perolehan suaranya berada di kisaran 2,6 sampai 2,8 persen. Sementara margin error 1 persen dengan sampel 3.000 TPS.
"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen,” tambahnya.
Berdasarkan data Sirekap KPU per Minggu (3/3/2024) pukul 11.00 WIB, memang lonjakan suara PSI belum menembus angka 4 persen, sejauh ini baru 3,13 persen.
Namun, Karyono menganggap pola loncatnya tidak lazim karena data real count KPU sudah mencapai 65,80 persen.
Menurutnya, jika data sudah masuk 65 persen ke atas, seharusnya pola volatilitas tidak sedrastis suara PSI. Oleh karena itu, wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI.
“Meskipun hal itu bisa dijelaskan bahwa hal itu terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari TPS yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sirekap,” tutupnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 2KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 3Jika Gibran Mundur dari Wapres, Inilah 8 Fasilitas Negara yang Akan Tetap Didapatkan
- 4Jorge Lorenzo: Jika Marc Marquez Raih Gelar Kesepuluh, Rossi Bukan 'GOAT'
- 5Prediksi Skor Turki vs Belgia 13 November 2026: De Bruyne Cs Diunggulkan, Tuan Rumah Dibayangi Degradasi
- 6Prediksi Skor Italia vs Prancis 13 November 2026: Mbappe Absen, Siapa Lebih Diunggulkan?
- 7Prancis Peringatkan Jerman: Rencana Kembangkan Rudal Jarak Jauh Bisa Picu Perang Nuklir dengan Rusia
- 8Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Penyadapan: Memberi Perintah, Menentukan Target dan Menerima Hasil
- 9Menko Yusril: MPR Tak Perlu Bersidang soal Persetujuan, Mundurnya Gibran Mirip Soeharto
- 10Budi Arie: Mas Gibran Sudah Mengundurkan Diri









