Pilpres 2014 Ulangi Hasil 2009, Legitimasi Jadi Pertaruhan

AKURAT.CO Paslon capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, unggul pada Pilpres 2024 versi hitung cepat (quick count). Kondisi ini mengingatkan hasil Pilpres 2009 yang diikuti dengan tiga paslon namun berakhir dalam satu putaran, sepanjang sejarah pemilihan langsung capres-cawapres.

Peneliti BRIN, Lili Romli menyebut, legitimasi hasil Pilpres 2024 bakal menjadi pertaruhan. Terlepas dari pilihan rakyat, namun proses pelaksanaan pemilu lengkap dengan dinamikanya, membuar wajar kalau banyak pihak mempertanyakan keabsahan hasil pemilu.

“Senang tidak senang, pemilih sudah menjatuhkan pilihan pada Prabowo-Gibran. Jika dalam proses pemungutan suara berjalan tanpa ada kecurangan secara masif dan terstruktur serta angka golput wajar, tidak mencolok, saya kira pemenang pilpres akan legitimitate,” kata Romli, di Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Baca Juga: Pilpres 2024 Bakal 1 Putaran, Jokowi: Kita Tunggu Saja…

Prabowo-Gibran mendominasi hasil hitung cepat banyak lembaga survei, termasuk di wilayah timur Indonesia. Bahkan kandang banteng juga ikut dikangkangi.

Situasi ini mirip tapi tak serupa dengan hasil Pilpres 2009 yang berujung pada instabilitas politik, selama masa kepemimpinan periode kedua Presiden SBY, yang turut membenamkan Partai Demokrat.

Romli menyebut, dinamika yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024, kalau mau membandingkannya hasil pemungutan suara kendati bisa diperdebatkan, hanya terjadi pada tataran elite saja. Tidak membawa implikasi pada akar rumput.

Baca Juga: Pilpres Satu Putaran, Belum Ketemu Rumusannya...

“Kebijakan populis makan siang gratis dan endorsemenet Presiden yang menentukan pemilih memilih paslon 02,” tuturnya.

Dirinya berharap parpol-parpol kalah pada Pemilu 2024 tetap konsisten dalam garis perjuangan. Berani berada di seberang mengoreksi pemerintahan yang akan datang, sekalipun KPU belum menetapkan hasil Pemilu 2024.

“Kita berharap partai yang kalah tetap akan berada di luar pemerintahan untuk menjadi oposisi, sehingga ada kontrol bagi jalannya pemerintahan,” ungkap Romli.