Eks Komisioner KPU Ungkap Biang Kerok Kasus DPT Ganda di Luar Negeri Terus Berulang

AKURAT.CO Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay, meminta penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera menindaklanjuti temuan Migrant Care soal daftar pemilih tetap (DPT) ganda di luar negeri. Sebab, isu kegandaan DPT luar negeri dapat berdampak buruk bagi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024.

Baca Juga: Selidiki Laporan Migrant Care soal DPT Ganda, Bawaslu Periksa PPLN Johor Bahru

"Sangat disayangkan ada DPT ganda tersebut, jadi seharusnya penyelenggara pemilu memastikan bahwa kegandaan tersebut tidak otomatis berdampak pada praktik kecurangan pemilu," kata Hadar saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Eks komisioner KPU RI itu menilai kegandaan DPT di luar negeri dapat diselesaikan melalu cara identifikasi dokumen Warga Negera Indonesia (WNI) sebelum hari pencoblosan. Dalam hal ini, lanjut dia, PPLN harus bergerak cepat mendata kembali WNI yang hendak menggunakan hak pilih.

"Itu harus bisa diidentifikasi lagi untuk membuktikan kegandaan DPT dan kaitannya dengan logistik pemilu yang sudah dikirim itu nantinya hanya bisa digunakan satu kali," ujarnya.

Menurutnya, persolan DPT ganda yang selalu terjadi setiap Pemilu sejatinya bukan tidak bisa diselesaikan. Melainkan, titik masalah DPT terletak pada sumber data pemilih yang digunakan.

Artinya, dalam penginputan DPT antara KPU dan Dukcapil kerap tidak sinkron dan hal itu yang menyebabkan persolan DPT ganda terus berulang.

"Data yang sudah dimuktahirkan KPU mestinya juga dipastikan oleh pemerintah. Misal jika ada yang sudah meninggal data itu sering kali tidak ikut dicoret oleh pemerintah," ucapnya.

Oleh karena itu, Hadar meminta persoalan DPT ganda dapat diatur melalui mekanisme sumber data tunggal yaitu hanya milik KPU semata. "Ke depannya sumber data ini harus dituntaskan jangan ada lagi dia sumber data," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, mulai memeriksa temuan data daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri yang dilaporkan Migrant Care di Johor Bahru, Malaysia. Dalam laporan tersebut, Migrant Care menemukan dugaan adanya 3 ribu pemilih ganda di Johor Bahru.

Baca Juga: Bawaslu Tolak Laporan Pemilih Ganda di New York, Migrant Care Bilang Begini...

"Johor lagi kita periksa, Panwaslu Johor juga lagi kita minta keterangan minta PHP nya (laporan hasil pengawasan) mereka," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Ketua Bawaslu RI dua periode itu menjelaskan, pemeriksaan LHP sangat dibutuhkan guna membuktikan adanya pelanggaran atau tidak seperti dalam temuan Migrant Care yang dilaporkan ke Bawaslu RI.

"Makanya kita cek dulu LHP nya, jika kemudian ada indikasi pidana tentu kita sampaikan ke teman-teman polisi dan jaksa. Kalau ada pelanggaran administrasi nanti kita lihat prosesnya," ujarnya.