Apa Kepanjangan BPUPKI dan PPKI? Simak Jawabannya di Sini!

AKURAT.CO Pernah mendengar singkatan BPUPKI dan PPKI saat belajar sejarah kemerdekaan Indonesia? Keduanya memang terdengar mirip, bahkan memiliki peran yang sama pentingnya, yaitu mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan. Namun, kepanjangan, sejarah pembentukan, hingga tugas masing-masing badan ini ternyata berbeda jauh.

BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama dibentuk oleh Jepang pada masa akhir pendudukannya di Indonesia.

Nah, agar lebih jelas, mari kita bahas secara lengkap sejarah terbentuknya BPUPKI dan PPKI, tujuan, tugas, hingga hasil sidang yang mereka capai.

Apa Itu BPUPKI?

BPUPKI didirikan pada 29 April 1945 sebagai tindak lanjut janji Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, yang pada 7 September 1944 menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini disampaikan di hadapan sidang parlemen Jepang (Teikoku Ginkai).

Pembentukan BPUPKI diumumkan melalui Maklumat Gunseikan tanggal 29 April 1945, saat posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Tujuan utama badan ini adalah mengkaji dan menyelidiki bentuk dasar negara yang cocok bagi Indonesia merdeka.

Namun, dari sudut pandang Jepang, pembentukan BPUPKI juga menjadi strategi politik untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu.

Tugas Utama BPUPKI

Mempelajari sistem tata pemerintahan yang tepat untuk Indonesia merdeka.
Merumuskan dasar negara Indonesia.
Membentuk panitia kecil untuk menampung usul-usul anggota.
Membentuk Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945.

Tokoh-Tokoh Penting di BPUPKI

BPUPKI dipimpin oleh Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat. Ia didampingi dua wakil, yaitu Itibangase Yosio (wakil Jepang) dan R.P. Soeroso.

Anggotanya terdiri dari 60 anggota biasa, 6 anggota tambahan, dan 7 anggota istimewa. Beberapa tokoh terkenal di dalamnya antara lain:

Ir. Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr. Muhammad Yamin
Prof. Dr. Soepomo
Ki Bagus Hadikusumo
K.H. Wachid Hasyim
R.A.A Wiranata Kusuma
Mr. Ahmad Subardjo
Otto Iskandar Dinata
A. Baswedan

Nama-nama ini kelak berperan penting dalam lahirnya dasar negara dan pembentukan UUD 1945.

Sidang-Sidang BPUPKI

BPUPKI menggelar dua kali sidang besar:

Sidang Pertama (29 Mei – 1 Juni 1945)
Membahas dasar negara Indonesia. Tiga tokoh utama menyampaikan pidato penting:
- Muhammad Yamin: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ke-Tuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
- Soepomo: Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat.
- Soekarno: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/Kemanusiaan, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dari sidang ini lahirlah Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta.
Sidang Kedua (10 – 17 Juli 1945)
Membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Mayoritas peserta setuju bentuk negara Republik. Sidang juga menghasilkan rancangan UUD yang nantinya menjadi UUD 1945.

Apa Itu PPKI?

Setelah tugas BPUPKI dianggap selesai, Jepang membubarkannya dan menggantinya dengan PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI kemudian diresmikan pada 9 Agustus 1945 di Dalat (dekat Saigon, Vietnam) oleh Jenderal Terauchi, panglima Jepang di Asia Tenggara.

PPKI bertugas lebih teknis dalam mempersiapkan kemerdekaan, termasuk pembentukan pemerintahan baru Indonesia.

Tugas Utama PPKI

Menyusun dan mengesahkan konstitusi (UUD 1945).
Menetapkan dasar negara sebagai pijakan bangsa Indonesia.
Membentuk pemerintahan Indonesia.
Menetapkan pemimpin bangsa, yaitu Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pada 18 Agustus 1945.

PPKI juga memperluas keanggotaannya, tidak hanya dari Jawa, tetapi mencakup tokoh dari berbagai daerah agar mencerminkan persatuan Indonesia.

Perbedaan BPUPKI dan PPKI

Meskipun sama-sama mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, ada perbedaan mendasar antara keduanya:

BPUPKI: lebih fokus menyelidiki, merumuskan, dan mendiskusikan dasar negara serta rancangan UUD.
PPKI: lebih menekankan pada eksekusi, yaitu mengesahkan UUD, menetapkan dasar negara, serta membentuk pemerintahan Indonesia merdeka.

Singkatnya, BPUPKI lebih bersifat perumus, sementara PPKI adalah pelaksana.

Kesimpulan

BPUPKI dan PPKI adalah dua badan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas menyelidiki dan merumuskan dasar negara, sementara PPKI mengesahkan hasil rumusan itu dan membentuk pemerintahan.

Tanpa peran keduanya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 mungkin tidak akan berjalan secepat dan seteratur itu.

Kalau kamu ingin lebih memahami sejarah perjuangan bangsa, mengikuti perjalanan BPUPKI dan PPKI bisa jadi pintu masuk yang menarik. Perjuangan mereka mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil dari pemikiran, kerja keras, dan tekad kolektif para pendiri bangsa.

FAQ

1. Apa kepanjangan dari BPUPKI?
BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada 29 April 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang.

2. Apa kepanjangan dari PPKI?
PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI yang sudah menyelesaikan tugasnya.

3. Apa perbedaan utama BPUPKI dan PPKI?
BPUPKI lebih fokus menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta rancangan UUD, sementara PPKI bertugas mengesahkan UUD 1945, menetapkan dasar negara, dan membentuk pemerintahan Indonesia.

4. Siapa ketua BPUPKI?
Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat, dengan wakilnya Itibangase Yosio (wakil Jepang) dan R.P. Soeroso.

5. Kapan sidang pertama BPUPKI dilaksanakan?
Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas rumusan dasar negara Indonesia.

6. Siapa saja tokoh yang menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI?
Tiga tokoh yang berpidato dalam sidang pertama BPUPKI adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

7. Kapan PPKI mengesahkan UUD 1945?
PPKI mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada hari yang sama, PPKI juga menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

8. Apa hasil sidang kedua BPUPKI?
Sidang kedua BPUPKI pada 10–17 Juli 1945 menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan kesepakatan bentuk negara Republik.